Cite This        Tampung        Export Record
Judul Analisis Pengukuran Kinerja dengan menggunakan Balanced Scorecard pada Mahkamah Konstitusi RI (Tesis)
Pengarang Budi Hari Wibowo
Penerbitan Jakarta : Universitas Indonesia, 2013
Deskripsi Fisik xv, 123 hlm.; 28 cm ;28 cm
ISBN 1106037454
Abstrak Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa kinerja Mahkamah Konstitusi adalah baik. Meskipun demikian, terdapat salah satu elemen pada aspek pembelajaran dan peretumbuhan yang status kinerjanya cukup baik yaitu pada komponen kepuasan pegawai terutama pada aspek kepemimpinan dimana berdasarkan pengukuran menjadi salah satu sumber ketidakpuasan pegawai. Selain itu, penelitian ini juga menyarankan bahwa meskipun aspek pelanggan memperoleh status baik, namun Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif yang banyak diharapkan dapat menjadi pintu terakhir penegakan hukum di Indonesia maka sudah seharusnya terus meningkat kepada masyarakat.
Bentuk Karya Tidak ada kode yang sesuai
Target Pembaca Tidak ada kode yang sesuai

 
No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000000001770
005 20210323053159
008 210323################|##########|#|##
020 # # $a 1106037454
035 # # $a 0010-0520001770
041 $a ind
082 # # $a 001
084 # # $a 001/WIB/a
100 0 # $a Budi Hari Wibowo
245 1 # $a Analisis Pengukuran Kinerja dengan menggunakan Balanced Scorecard pada Mahkamah Konstitusi RI (Tesis)
260 # # $a Jakarta :$b Universitas Indonesia,$c 2013
300 # # $a xv, 123 hlm.; 28 cm ; $c 28 cm
520 # # $a Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa kinerja Mahkamah Konstitusi adalah baik. Meskipun demikian, terdapat salah satu elemen pada aspek pembelajaran dan peretumbuhan yang status kinerjanya cukup baik yaitu pada komponen kepuasan pegawai terutama pada aspek kepemimpinan dimana berdasarkan pengukuran menjadi salah satu sumber ketidakpuasan pegawai. Selain itu, penelitian ini juga menyarankan bahwa meskipun aspek pelanggan memperoleh status baik, namun Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif yang banyak diharapkan dapat menjadi pintu terakhir penegakan hukum di Indonesia maka sudah seharusnya terus meningkat kepada masyarakat.
Content Unduh katalog