Cite This        Tampung        Export Record
Judul Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia
Pengarang Jimly Asshiddiqie
Penerbitan Jakarta Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI 2005
Deskripsi Fisik XII, 322 hlm. ; 22 cm22 cm
ISBN 979-96962-7-5
Subjek 1. Undang-Undang Dasar - Indonesia
Abstrak Berlakunya suatu konstitusi sebagai hukum dasar yang mengikat didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu negara. Jika negara itu menganut paham kedaulatan rakyat, maka raja yang menentukan berlaku tidaknya konstitusi. Hal inilah yang disebut oleh para ahli sebagai constituent power yang merupakan kewenangan yang berada diluar dan sekaligus di atas sistem yang diaturnya. karena itu di lingkungan negara-negara demokrasi rakyatlah yang dianggap menentukan berlakunya suatu konstitusi. Buku ini terdiri dari 9 Bab. Bab I Konstitusi Dan Konstitusionalisme. Bab II Konstitusi Indonesia dari Masa Ke Masa. Bab III Prinsip Dasar Penyelenggaraan Negara. Bab IV Prinsip Ketuhanan, Kemanusiaan Dan Keadilan. Bab V Cita Demokrasi Dan Nomokrasi. Bab VI Organ Negara Dan Pemisahan Kekuasaan. Bab VII Bentuk Negara Kesatuan Dengan Otonomi Luas. Bab VIII Perangkat Peraturan Perundang-Undangan. Bab IX Agenda Strategis Pembangunan Sistem Hukum Nasional.
Catatan Indeks : Indeks
Bibliografi
Bahasa Indonesia
Bentuk Karya Tidak ada kode yang sesuai
Target Pembaca Tidak ada kode yang sesuai

 
No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
00000002127 342.02/ASS/K Dapat dipinjam Perpustakaan Pusat - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000002540 342.02/ASS/K Dapat dipinjam Perpustakaan Pusat - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000002541 342.02/ASS/K Dapat dipinjam Perpustakaan Pusat - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000002542 342.02/ASS/K Dapat dipinjam Perpustakaan Pusat - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000002587 342.02/ASS/K Dapat dipinjam Perpustakaan Pusat - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000001879 342.02/ASS/K Dapat dipinjam Perpustakaan Pusat - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000001878 342.02/ASS/K Dapat dipinjam Perpustakaan Pusat - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000002128 342.02/ASS/K Dapat dipinjam Perpustakaan Pusat - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000002539 342.02/ASS/K Dapat dipinjam Perpustakaan Pusat - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000002130 342.02/ASS/K Dapat dipinjam Perpustakaan Pusat - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000002129 342.02/ASS/K Dapat dipinjam Perpustakaan Pusat - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000002538 342.02/ASS/K Dapat dipinjam Perpustakaan Pusat - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000002537 342.02/ASS/K Dapat dipinjam Perpustakaan Pusat - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000000002189
005 20200508201751
008 200508||||||||| | ||| |||| ||ind||
020 $a 979-96962-7-5
035 0010-0520002189
041 $a ind
082 0 $a 342.02
084 $a 342.02/ASS/K
100 0 $a Jimly Asshiddiqie
245 0 0 $a Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia
260 $a Jakarta $b Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI $c 2005
300 $a XII, 322 hlm. ; 22 cm$c 22 cm
500 $a Indeks : Indeks
504 $a Bibliografi
520 $a Berlakunya suatu konstitusi sebagai hukum dasar yang mengikat didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu negara. Jika negara itu menganut paham kedaulatan rakyat, maka raja yang menentukan berlaku tidaknya konstitusi. Hal inilah yang disebut oleh para ahli sebagai constituent power yang merupakan kewenangan yang berada diluar dan sekaligus di atas sistem yang diaturnya. karena itu di lingkungan negara-negara demokrasi rakyatlah yang dianggap menentukan berlakunya suatu konstitusi. Buku ini terdiri dari 9 Bab. Bab I Konstitusi Dan Konstitusionalisme. Bab II Konstitusi Indonesia dari Masa Ke Masa. Bab III Prinsip Dasar Penyelenggaraan Negara. Bab IV Prinsip Ketuhanan, Kemanusiaan Dan Keadilan. Bab V Cita Demokrasi Dan Nomokrasi. Bab VI Organ Negara Dan Pemisahan Kekuasaan. Bab VII Bentuk Negara Kesatuan Dengan Otonomi Luas. Bab VIII Perangkat Peraturan Perundang-Undangan. Bab IX Agenda Strategis Pembangunan Sistem Hukum Nasional.
650 0 $a 1. Undang-Undang Dasar - Indonesia
Content Unduh katalog