Cite This        Tampung        Export Record
Judul Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pengarang Edited
EDISI Cet.ke-9
Penerbitan Jakarta Visimedia 2010
Deskripsi Fisik vi, 334 p. ; 24 cm.24 cm.
ISBN 9791043620
Subjek Government purchasing - Law and legislation - Indonesia
Purchasing - Vocational guidance -Indonesia
Abstrak Buku ini berisi pedoman berdasarkan Keppres No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sampai dengan Peraturan Presiden No. 85 tahun 2006 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003. Harapannya, baik pihak yang secara langsung maupun tidak langsung trlibat dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah bisa mempelajari dan mengaplikasikannya dengan baik, yang pada gilirannya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) bis dicegah dan dihindari sedini mungkin.
Bahasa Indonesia
Bentuk Karya Tidak ada kode yang sesuai
Target Pembaca Tidak ada kode yang sesuai

 
No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
00000018688 332.114/PED/P Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000018687 332.114/PED/P Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000018689 332.114/PED/P Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000018690 332.114/PED/P Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000000000274
005 20200508200832
008 200508||||||||| | ||| |||| ||ind||
020 $a 9791043620
035 0010-0520000274
041 $a ind
082 0 $a 332.114
084 $a 332.114/PED/P
100 0 $a Edited
245 0 0 $a Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
250 $a Cet.ke-9
260 $a Jakarta $b Visimedia $c 2010
300 $a vi, 334 p. ; 24 cm.$c 24 cm.
520 $a Buku ini berisi pedoman berdasarkan Keppres No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sampai dengan Peraturan Presiden No. 85 tahun 2006 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003. Harapannya, baik pihak yang secara langsung maupun tidak langsung trlibat dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah bisa mempelajari dan mengaplikasikannya dengan baik, yang pada gilirannya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) bis dicegah dan dihindari sedini mungkin.
650 0 $a Government purchasing - Law and legislation - Indonesia
650 0 $a Purchasing - Vocational guidance -Indonesia
Content Unduh katalog