![](../uploaded_files/sampul_koleksi/original/Monograf/tdkada.gif)
Judul | Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam sistem pemerintah negara Indonesia (Disertasi) |
Pengarang | H. TJASWADI |
Penerbitan | Yogyakarta Universitas Islam Indonesia 2005 |
Deskripsi Fisik | v, 380 hlm.; 29 cm29 cm |
ISBN | 01932002 |
Abstrak | Obyek penelitian ini adalah tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang akan menyoroti dua aspek yaitu: kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945, dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sesudah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam sistem pemerintah Negara Indonesia, dipilih sebagai pokok kajian adalah karena : (1) MPR, yang terdapat dalam UUD 1945, merupakan penjelmaan rakyat, pemegang dan pelaku sepenuhnya kedaulatan rakyat, (2) MPR, berwenang menetapkan dan merubah UUD. (3 ) uud 1945, merupakan konstitusi asli, singkat, sedangkan subtansinya berbeda dengan konstitusi-konstitusi Negara lain. (4) MPR, merupakan lembaga tertinggi Negara, yang membawahkan lembaga-lembaga tinggi Negara. |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000002824 | ||
005 | 20200508202026 | ||
008 | 200508||||||||| | ||| |||| ||ind|| | ||
020 | $a 01932002 | ||
035 | 0010-0520002824 | ||
041 | $a ind | ||
082 | 0 | $a 342 | |
084 | $a 342/TJA/m | ||
100 | 0 | $a H. TJASWADI | |
245 | 0 | 0 | $a Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam sistem pemerintah negara Indonesia (Disertasi) |
260 | $a Yogyakarta $b Universitas Islam Indonesia $c 2005 | ||
300 | $a v, 380 hlm.; 29 cm$c 29 cm | ||
520 | $a Obyek penelitian ini adalah tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang akan menyoroti dua aspek yaitu: kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945, dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sesudah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam sistem pemerintah Negara Indonesia, dipilih sebagai pokok kajian adalah karena : (1) MPR, yang terdapat dalam UUD 1945, merupakan penjelmaan rakyat, pemegang dan pelaku sepenuhnya kedaulatan rakyat, (2) MPR, berwenang menetapkan dan merubah UUD. (3 ) uud 1945, merupakan konstitusi asli, singkat, sedangkan subtansinya berbeda dengan konstitusi-konstitusi Negara lain. (4) MPR, merupakan lembaga tertinggi Negara, yang membawahkan lembaga-lembaga tinggi Negara. |
Content Unduh katalog