| Judul | Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 (Suatu kajian sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur) (Tesis) |
| Pengarang | Legimo |
| Penerbitan | Jakarta : Universitas 17 Agustus 1945, 2009 |
| Deskripsi Fisik | viii, 179 hlm.; 29 cm ;29 cm |
| ISBN | 8011507 |
| Subjek | Pemilihan Umum; Sengketa Hasil Pemilihan Umum; Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Jawa Timur |
| Abstrak | Salah satu pokok Undang-Undang Dasar 1945, disamping sebagai konstitusi politik, juga merupakan demokrasi konstitusi, agar menjadikan pemilu secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil, yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab VIIB tentang Pemilihan Umum, terutama Pasal 22E ayat (1) sampai Pasal (6). Pengembangan hukum tentang pemilu tersebut lahirlah berbagai undang-undang yang mengatur dan tata cara penyelenggaraan pemilu, diantaranya adalah UU No.23 tahun 2002 tentang pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang mengatur tentang pemilu kepala daerah. Penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah diatur dalam Pasal 236C UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi ”Penanganan hasil sengketa hasil suara pemilihan Kepala Daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama delapan belas bulan sejak Undang-undang di undangkan”. |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000023931 | 347/LEG/p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000003175 | ||
| 005 | 20210323054305 | ||
| 008 | 210323################|##########|#|## | ||
| 020 | # | # | $a 8011507 |
| 035 | # | # | $a 0010-0520003175 |
| 041 | $a ind | ||
| 082 | # | # | $a 347 |
| 084 | # | # | $a 347/LEG/p |
| 100 | 0 | # | $a Legimo |
| 245 | 1 | # | $a Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 (Suatu kajian sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur) (Tesis) |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b Universitas 17 Agustus 1945,$c 2009 |
| 300 | # | # | $a viii, 179 hlm.; 29 cm ; $c 29 cm |
| 520 | # | # | $a Salah satu pokok Undang-Undang Dasar 1945, disamping sebagai konstitusi politik, juga merupakan demokrasi konstitusi, agar menjadikan pemilu secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil, yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab VIIB tentang Pemilihan Umum, terutama Pasal 22E ayat (1) sampai Pasal (6). Pengembangan hukum tentang pemilu tersebut lahirlah berbagai undang-undang yang mengatur dan tata cara penyelenggaraan pemilu, diantaranya adalah UU No.23 tahun 2002 tentang pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang mengatur tentang pemilu kepala daerah. Penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah diatur dalam Pasal 236C UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi ”Penanganan hasil sengketa hasil suara pemilihan Kepala Daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama delapan belas bulan sejak Undang-undang di undangkan”. |
| 650 | 4 | $a Pemilihan Umum; Sengketa Hasil Pemilihan Umum; Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Jawa Timur | |
| 990 | # | # | $a 23931/MKRI-P/II-2015 |
Content Unduh katalog