Cite This        Tampung        Export Record
Judul Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Pengarang Redaksi Citra Umbara
Penerbitan Bandung Grasindo 2008
Deskripsi Fisik iii,247p.; 20,5 cm20,5 cm
ISBN 1
Subjek Hukum Dagang
Kepailitan - Undang-undang
Abstrak Undang-undang ini ditetapkan pemerintah dalam rangka mengatasi berbagai kontroversi yang kerap timbul sewaktu Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 tahun 1998 masih diterapkan. Dengan diaturnya ketentuan-ketentuan baru dalam Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, diharapkan para hakim pengadilan niaga mampu menjatuhkan putusan atas permohonan pailit secara adil dan bijaksana berdasarkan kepastian hukum sehingga tercipta rasa keadilan yang dapat diterima bersama oleh pihak kreditor dan debitur.
Bahasa Indonesia
Bentuk Karya Tidak ada kode yang sesuai
Target Pembaca Tidak ada kode yang sesuai

 
No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
00000008324 346.078/UMB/U Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000008325 346.078/UMB/U Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000000000319
005 20200508200854
008 200508||||||||| | ||| |||| ||ind||
020 $a 1
035 0010-0520000319
041 $a ind
082 0 $a 346.078
084 $a 346.078/UMB/U
100 0 $a Redaksi Citra Umbara
245 0 0 $a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
260 $a Bandung $b Grasindo $c 2008
300 $a iii,247p.; 20,5 cm$c 20,5 cm
520 $a Undang-undang ini ditetapkan pemerintah dalam rangka mengatasi berbagai kontroversi yang kerap timbul sewaktu Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 tahun 1998 masih diterapkan. Dengan diaturnya ketentuan-ketentuan baru dalam Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, diharapkan para hakim pengadilan niaga mampu menjatuhkan putusan atas permohonan pailit secara adil dan bijaksana berdasarkan kepastian hukum sehingga tercipta rasa keadilan yang dapat diterima bersama oleh pihak kreditor dan debitur.
650 0 $a Hukum Dagang
650 0 $a Kepailitan - Undang-undang
Content Unduh katalog