Cite This        Tampung        Export Record
Judul Dewan Perwakilan Daerah : Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia / Edited by Janedjri M. Gaffar dkk
Pengarang Dewan Perwakilan Daerah
Edited by Janedjri M. Gaffar dkk
EDISI Cet ke -1
Penerbitan Jakarta : Qisthi Press, 2003
Deskripsi Fisik vii,250p.;20 cm ;20 cm
ISBN 9799052238
Subjek Hukum Tata Negara - Indonesia
Lembaga Negara - Indonesia
Abstrak DPD merupakan lembaga perwakilan kewilayahan/kedaerahan yang anggota-anggotanya adalah perseorangan. Tugas, fungsi dan wewenang DPD sangat terkait erat dengan memperjuangkan dan memadukan aspirasi, kepentingan, dan keberadaan wilayah-wilayah/daerah-daerah yang demikian banyak dan geragam dengan tetap menjaga dan menjunjung tinggi NKRI. Dalam buku ini dikaji secara mendalam, baik dari aspek teoritis, keilmuan, praktek ketatanegaraan, maupun semangat dan maksud serta tujuan pembentukan DPD oleh MPR. Adalah penting dalam mengkaji lebih jauh bagaimana posisi DPD yang "lemah dan terbatas" seperti diatur dalam UUD 1945 dapat diterjemahkan dalam fungsi-fungsi dan tugas-tugas yang lebih strategis secara nasional melalui peraturan perundang-undangan. Selain pengaturan melalui peraturan perundang-undangan pelembagaan hubungan kerja antara lembaga perlu dioperasionalkan dan dijamin melalui tata tertib dari lembaga-lembaga tersebut.
Bahasa Indonesia
Bentuk Karya Bukan fiksi atau tidak didefinisikan
Target Pembaca Tidak ada kode yang sesuai

 
No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
00000002055 352 DEW Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000002051 352 DEW Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000005670 352 DEW Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000002054 352 DEW Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000002058 352 DEW Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000002056 352 DEW Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000002053 352/DEW Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000002052 352/DEW Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000005353 352/DEW Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000005351 352 DEW Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000005350 352 DEW Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000002057 352 DEW Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000005349 352 DEW Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000005352 352 DEW Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000019405 352 DEW Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000000000494
005 20241015021819
008 241015################|##########0#ind##
020 # # $a 9799052238
035 # # $a 0010-0520000494
041 $a ind
082 # # $a 352
084 # # $a 352 DEW
100 0 # $a Dewan Perwakilan Daerah
245 1 # $a Dewan Perwakilan Daerah : $b Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia /$c Edited by Janedjri M. Gaffar dkk
250 # # $a Cet ke -1
260 # # $a Jakarta :$b Qisthi Press,$c 2003
300 # # $a vii,250p.;20 cm ; $c 20 cm
520 # # $a DPD merupakan lembaga perwakilan kewilayahan/kedaerahan yang anggota-anggotanya adalah perseorangan. Tugas, fungsi dan wewenang DPD sangat terkait erat dengan memperjuangkan dan memadukan aspirasi, kepentingan, dan keberadaan wilayah-wilayah/daerah-daerah yang demikian banyak dan geragam dengan tetap menjaga dan menjunjung tinggi NKRI. Dalam buku ini dikaji secara mendalam, baik dari aspek teoritis, keilmuan, praktek ketatanegaraan, maupun semangat dan maksud serta tujuan pembentukan DPD oleh MPR. Adalah penting dalam mengkaji lebih jauh bagaimana posisi DPD yang "lemah dan terbatas" seperti diatur dalam UUD 1945 dapat diterjemahkan dalam fungsi-fungsi dan tugas-tugas yang lebih strategis secara nasional melalui peraturan perundang-undangan. Selain pengaturan melalui peraturan perundang-undangan pelembagaan hubungan kerja antara lembaga perlu dioperasionalkan dan dijamin melalui tata tertib dari lembaga-lembaga tersebut.
650 4 $a Hukum Tata Negara - Indonesia
650 4 $a Lembaga Negara - Indonesia
700 0 # $a Edited by Janedjri M. Gaffar dkk
990 # # $a 02051/MKRI-P/III-2005
990 # # $a 02052/MKRI-P/III-2005
990 # # $a 02053/MKRI-P/III-2005
990 # # $a 02054/MKRI-P/III-2005
990 # # $a 02055/MKRI-P/III-2005
990 # # $a 02056/MKRI-P/III-2005
990 # # $a 02057/MKRI-P/III-2005
990 # # $a 02058/MKRI-P/III-2005
990 # # $a 05349/MKRI-P/IV-2008
990 # # $a 05350/MKRI-P/IV-2008
990 # # $a 05351/MKRI-P/IV-2008
990 # # $a 05352/MKRI-P/IV-2008
990 # # $a 05353/MKRI-P/IV-2008
990 # # $a 05670/MKRI-P/VII-2008
990 # # $a 19405/MKRI-P/X-2010
Content Unduh katalog