Cite This        Tampung        Export Record
Judul Wawasan Penegakan Hukum Di Indonesia / Siswanto Sunarso
Pengarang Siswanto Sunarso
EDISI Cet.1
Penerbitan Bandung : Mandar Maju, 2005
Deskripsi Fisik xv,321p.;21 cm ;21 cm
ISBN 9794149225
Subjek Ilmu Hukum
Abstrak Penulis mengetengahkan gambaran tentang konsep kebijakan pemerintah dalam keselarasan atara kebijakan sosial dan kebijakan kriminal,sebagai politik hukum pidana,yang diuraikan pada Bab I.Sedangkan pada Bab II,penulis akan menyajikan dimensi penegakan hukum.Dalam bagian ini digambarkan tentang dimensi pemindahan di Indonesia serta standar etika dalam penegakan hukum dengan pengguna tindakan keras dan pengunaan senjata api.Dalam Bab III,diketengahkan tentang sistem peradilan di Indonesia,baik yang meliputi kekuasaan wewenang hakim,Mahkamah Agung,Mahkamah Konstitusi,Kejaksaan,Kepolisian,serta wewenang Advokat.Dalam Bab VI,diketengahkan tentang konsep reformasi hukum,rekomendasi Komisi Hukum Nasioal dalam upaya reformasi hukum di Indonesia.Di samping itu,diketengahkan tentang kelembagaan Ombudsman,yang bertugas untuk menampung keluhan-keluhan masyarakat, serta cara penyelesaian masalah.
Catatan p.323 - 326
Bahasa Indonesia
Bentuk Karya Tidak ada kode yang sesuai
Target Pembaca Tidak ada kode yang sesuai

 
No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
00000008994 340.095 98 SIS w Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000008995 340.095 98 SIS w Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000000005159
005 20221028034852
008 221028################|##########|#ind##
020 # # $a 9794149225
035 # # $a 0010-0520005159
041 $a ind
082 # # $a 340.095 98
084 # # $a 340.095 98 SIS w
100 0 # $a Siswanto Sunarso
245 1 # $a Wawasan Penegakan Hukum Di Indonesia /$c Siswanto Sunarso
250 # # $a Cet.1
260 # # $a Bandung :$b Mandar Maju,$c 2005
300 # # $a xv,321p.;21 cm ; $c 21 cm
504 # # $a p.323 - 326
520 # # $a Penulis mengetengahkan gambaran tentang konsep kebijakan pemerintah dalam keselarasan atara kebijakan sosial dan kebijakan kriminal,sebagai politik hukum pidana,yang diuraikan pada Bab I.Sedangkan pada Bab II,penulis akan menyajikan dimensi penegakan hukum.Dalam bagian ini digambarkan tentang dimensi pemindahan di Indonesia serta standar etika dalam penegakan hukum dengan pengguna tindakan keras dan pengunaan senjata api.Dalam Bab III,diketengahkan tentang sistem peradilan di Indonesia,baik yang meliputi kekuasaan wewenang hakim,Mahkamah Agung,Mahkamah Konstitusi,Kejaksaan,Kepolisian,serta wewenang Advokat.Dalam Bab VI,diketengahkan tentang konsep reformasi hukum,rekomendasi Komisi Hukum Nasioal dalam upaya reformasi hukum di Indonesia.Di samping itu,diketengahkan tentang kelembagaan Ombudsman,yang bertugas untuk menampung keluhan-keluhan masyarakat, serta cara penyelesaian masalah.
650 4 $a Ilmu Hukum
990 # # $a 08994/MKRI-P/XI-2008
990 # # $a 08994/MKRI-P/XI-2008
990 # # $a 08994/MKRI-P/XI-2008
990 # # $a 08995/MKRI-P/XI-2008
990 # # $a 08995/MKRI-P/XI-2008
990 # # $a 08995/MKRI-P/XI-2008
Content Unduh katalog