Pelanggaran Miranda Rule dalam Praktik Peradilan di Indonesia / M. Sofyan Lubis

Judul	Pelanggaran Miranda Rule dalam Praktik Peradilan di Indonesia / M. Sofyan Lubis
Pengarang	Sofyan Lubis
EDISI	Cet. 1
Penerbitan	Yogyakarta : Jurisprudentia, 2008
Deskripsi Fisik	xiv, 268p.; 21 cm. ;21 cm.
ISBN	9789791681858
Subjek	Defense (Criminal procedure) - Indonesia. Criminal investigation - Indonesia. Human rights - Indonesia.
Abstrak	Miranda Rule adalah aturan mengenai hak konstitusional dari tersangka yang meliputi hak tidak menjawab, atas pertanyaan pejabat yang bersangkutan dalam proses pidana dan hak untuk didampingi atau dihadirkan penasihat hukum sejak proses pemeriksaan di persidangan pengadilan. Miranda Rule merupakan hak konstitusional yang bersifat universal di hampir semua negara yang berdasarkan hukum. Indonesia, sebagai negara yang berdasarkan hukum, pada dasarnya juga menghormati Miranda Rule ini. Masalah penerapan Miranda Rule dalam praktik hukum pidana selama ini sangatlah riskan dalam pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia, lebih kurang hampir 90 % perkara yang termasuk kategori yang disyaratkan pasal 56 ayat(1) KUHAP, tersangkanya disidik tanpa didampingi penasihat hukum.
Bahasa	Indonesia
Bentuk Karya	Tidak ada kode yang sesuai
Target Pembaca	Tidak ada kode yang sesuai

No Barcode	No. Panggil	Akses	Lokasi	Ketersediaan
00000008430	347.598 SOF p	Dapat dipinjam	Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI	Tersedia pesan
00000008429	347.598 SOF p	Dapat dipinjam	Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI	Tersedia pesan

Tag	Ind1	Ind2	Isi
001			INLIS000000000005276
005			20221109081217
008			221109################\|##########\|#ind##
020	#	#	$a 9789791681858
035	#	#	$a 0010-0520005276
041			$a ind
082	#	#	$a 347.598
084	#	#	$a 347.598 SOF p
100	0	#	$a Sofyan Lubis
245	1	#	$a Pelanggaran Miranda Rule dalam Praktik Peradilan di Indonesia /$c M. Sofyan Lubis
250	#	#	$a Cet. 1
260	#	#	$a Yogyakarta :$b Jurisprudentia,$c 2008
300	#	#	$a xiv, 268p.; 21 cm. ; $c 21 cm.
520	#	#	$a Miranda Rule adalah aturan mengenai hak konstitusional dari tersangka yang meliputi hak tidak menjawab, atas pertanyaan pejabat yang bersangkutan dalam proses pidana dan hak untuk didampingi atau dihadirkan penasihat hukum sejak proses pemeriksaan di persidangan pengadilan. Miranda Rule merupakan hak konstitusional yang bersifat universal di hampir semua negara yang berdasarkan hukum. Indonesia, sebagai negara yang berdasarkan hukum, pada dasarnya juga menghormati Miranda Rule ini. Masalah penerapan Miranda Rule dalam praktik hukum pidana selama ini sangatlah riskan dalam pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia, lebih kurang hampir 90 % perkara yang termasuk kategori yang disyaratkan pasal 56 ayat(1) KUHAP, tersangkanya disidik tanpa didampingi penasihat hukum.
650		4	$a Criminal investigation - Indonesia.
650		4	$a Defense (Criminal procedure) - Indonesia.
650		4	$a Human rights - Indonesia.
990	#	#	$a 08429/MKRI-P/XII-2008
990	#	#	$a 08429/MKRI-P/XII-2008
990	#	#	$a 08429/MKRI-P/XII-2008
990	#	#	$a 08430/MKRI-P/XII-2008
990	#	#	$a 08430/MKRI-P/XII-2008
990	#	#	$a 08430/MKRI-P/XII-2008

Content Unduh katalog