Pencarian lanjut - Riwayat Pencarian - Bantuan
  1. Home
  2. Detail Result

Cite This        Tampung        Export Record
Judul Pemberantasan Korupsi : Melalui Hukum PIdana Nasional dan Internasional / Andi Hamzah
Pengarang Andi Hamzah
EDISI Cet.1
Penerbitan Jakarta : Sinar Grafika, 2007
Deskripsi Fisik xxi, 264p. ; 21,5 cm ;21,5 cm
ISBN 9793654821
Subjek Korupsi (dalam politik)
Abstrak permasalahan korupsi dalam era milenium ketiga ini juga semakin marak karena tidak hanya terjadi di Indonesia, namun telah menjadi masalah dunia sehingga konvensi bilateral maupun multilateral menyangkut pembahasan korupsi dirasakan semakin perlu. Dengan memperhatikan materi yang terdapat dalam konvensi, sebenarnya banyak manfaat yang dapat diperoleh apabila Indonesia melakukan kerja sama internasional dalam pemberantasan korupsi. Salah satu yang diatur didalamnya adalah ekstradisi koruptor dan pengembalian aset di luar negeri. Hal inilah yang paling penting bagi Indonesia karena banyak koruptor indonesia yang melarikan diri ke luar negeri. Dalam buku ini dibahas mengenai pengertian korupsi, sebab dan akibat korupsi, sejarah perundang-undangan korupsi di Indonesia, perbandingan UU No 3 tahun 1971 dengan undang-undang No. 31 tahun 1999 yang dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001. Rumusan detik dalam UUPTPK, termasuk yurisprudensi, juga diuraikan dalam bukun ini untuk memberikan pengertian yang lebih luas tentang perbuatan korupsi.
Catatan p.265-473
Bahasa Indonesia
Bentuk Karya Tidak ada kode yang sesuai
Target Pembaca Tidak ada kode yang sesuai

 
No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
00000017259 345.023 23/XXX/P Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000017260 345.023 23/XXX/P Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
000000172610 345.023 23 AND p Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Dipinjam
00000017262 345.023 23/XXX/P Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000021374 345.023 23 AND p Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000008944 345.023 23 AND p Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000008945 345.023 23 AND p Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000021375 345.023 23 AND p Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000021373 345.023 23 AND p Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000021372 345.023 23 AND p Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000017261 345.023 23 AND p Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000000006727
005 20221104122624
008 221104################|##########|#ind##
020 # # $a 9793654821
035 # # $a 0010-0520006727
041 $a ind
082 # # $a 345.023 23
084 # # $a 345.023 23 AND p
100 0 # $a Andi Hamzah
245 1 # $a Pemberantasan Korupsi : $b Melalui Hukum PIdana Nasional dan Internasional /$c Andi Hamzah
250 # # $a Cet.1
260 # # $a Jakarta :$b Sinar Grafika,$c 2007
300 # # $a xxi, 264p. ; 21,5 cm ; $c 21,5 cm
504 # # $a p.265-473
520 # # $a permasalahan korupsi dalam era milenium ketiga ini juga semakin marak karena tidak hanya terjadi di Indonesia, namun telah menjadi masalah dunia sehingga konvensi bilateral maupun multilateral menyangkut pembahasan korupsi dirasakan semakin perlu. Dengan memperhatikan materi yang terdapat dalam konvensi, sebenarnya banyak manfaat yang dapat diperoleh apabila Indonesia melakukan kerja sama internasional dalam pemberantasan korupsi. Salah satu yang diatur didalamnya adalah ekstradisi koruptor dan pengembalian aset di luar negeri. Hal inilah yang paling penting bagi Indonesia karena banyak koruptor indonesia yang melarikan diri ke luar negeri. Dalam buku ini dibahas mengenai pengertian korupsi, sebab dan akibat korupsi, sejarah perundang-undangan korupsi di Indonesia, perbandingan UU No 3 tahun 1971 dengan undang-undang No. 31 tahun 1999 yang dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001. Rumusan detik dalam UUPTPK, termasuk yurisprudensi, juga diuraikan dalam bukun ini untuk memberikan pengertian yang lebih luas tentang perbuatan korupsi.
650 4 $a Korupsi (dalam politik)
990 # # $a 08944/MKRI-P/XI-2008
990 # # $a 08944/MKRI-P/XI-2008
990 # # $a 08944/MKRI-P/XI-2008
990 # # $a 08944/MKRI-P/XI-2008
990 # # $a 08944/MKRI-P/XI-2008
990 # # $a 08944/MKRI-P/XI-2008
990 # # $a 08944/MKRI-P/XI-2008
990 # # $a 08944/MKRI-P/XI-2008
990 # # $a 08944/MKRI-P/XI-2008
990 # # $a 08945/MKRI-P/XI-2008
990 # # $a 08945/MKRI-P/XI-2008
990 # # $a 08945/MKRI-P/XI-2008
990 # # $a 08945/MKRI-P/XI-2008
990 # # $a 08945/MKRI-P/XI-2008
990 # # $a 08945/MKRI-P/XI-2008
990 # # $a 08945/MKRI-P/XI-2008
990 # # $a 08945/MKRI-P/XI-2008
990 # # $a 08945/MKRI-P/XI-2008
990 # # $a 17259/MKRI-P/X-2010
990 # # $a 17259/MKRI-P/X-2010
990 # # $a 17259/MKRI-P/X-2010
990 # # $a 17259/MKRI-P/X-2010
990 # # $a 17259/MKRI-P/X-2010
990 # # $a 17259/MKRI-P/X-2010
990 # # $a 17259/MKRI-P/X-2010
990 # # $a 17259/MKRI-P/X-2010
990 # # $a 17259/MKRI-P/X-2010
990 # # $a 17260/MKRI-P/X-2010
990 # # $a 17260/MKRI-P/X-2010
990 # # $a 17260/MKRI-P/X-2010
990 # # $a 17260/MKRI-P/X-2010
990 # # $a 17260/MKRI-P/X-2010
990 # # $a 17260/MKRI-P/X-2010
990 # # $a 17260/MKRI-P/X-2010
990 # # $a 17260/MKRI-P/X-2010
990 # # $a 17260/MKRI-P/X-2010
990 # # $a 17261/MKRI-P/X-2010
990 # # $a 17261/MKRI-P/X-2010
990 # # $a 17261/MKRI-P/X-2010
990 # # $a 17261/MKRI-P/X-2010
990 # # $a 17261/MKRI-P/X-2010
990 # # $a 17261/MKRI-P/X-2010
990 # # $a 17261/MKRI-P/X-2010
990 # # $a 172610/MKRI-P/X-2010
990 # # $a 172610/MKRI-P/X-2010
990 # # $a 172610/MKRI-P/X-2010
990 # # $a 172610/MKRI-P/X-2010
990 # # $a 172610/MKRI-P/X-2010
990 # # $a 172610/MKRI-P/X-2010
990 # # $a 172610/MKRI-P/X-2010
990 # # $a 172610/MKRI-P/X-2010
990 # # $a 17262/MKRI-P/X-2010
990 # # $a 17262/MKRI-P/X-2010
990 # # $a 17262/MKRI-P/X-2010
990 # # $a 17262/MKRI-P/X-2010
990 # # $a 17262/MKRI-P/X-2010
990 # # $a 17262/MKRI-P/X-2010
990 # # $a 17262/MKRI-P/X-2010
990 # # $a 17262/MKRI-P/X-2010
990 # # $a 17262/MKRI-P/X-2010
990 # # $a 21372/MKRI-P/XI-2011
990 # # $a 21372/MKRI-P/XI-2011
990 # # $a 21372/MKRI-P/XI-2011
990 # # $a 21372/MKRI-P/XI-2011
990 # # $a 21372/MKRI-P/XI-2011
990 # # $a 21372/MKRI-P/XI-2011
990 # # $a 21372/MKRI-P/XI-2011
990 # # $a 21372/MKRI-P/XI-2011
990 # # $a 21372/MKRI-P/XI-2011
990 # # $a 21373/MKRI-P/XI-2011
990 # # $a 21373/MKRI-P/XI-2011
990 # # $a 21373/MKRI-P/XI-2011
990 # # $a 21373/MKRI-P/XI-2011
990 # # $a 21373/MKRI-P/XI-2011
990 # # $a 21373/MKRI-P/XI-2011
990 # # $a 21373/MKRI-P/XI-2011
990 # # $a 21373/MKRI-P/XI-2011
990 # # $a 21373/MKRI-P/XI-2011
990 # # $a 21374/MKRI-P/XI-2011
990 # # $a 21374/MKRI-P/XI-2011
990 # # $a 21374/MKRI-P/XI-2011
990 # # $a 21374/MKRI-P/XI-2011
990 # # $a 21374/MKRI-P/XI-2011
990 # # $a 21374/MKRI-P/XI-2011
990 # # $a 21374/MKRI-P/XI-2011
990 # # $a 21374/MKRI-P/XI-2011
990 # # $a 21374/MKRI-P/XI-2011
990 # # $a 21375/MKRI-P/XI-2011
990 # # $a 21375/MKRI-P/XI-2011
990 # # $a 21375/MKRI-P/XI-2011
990 # # $a 21375/MKRI-P/XI-2011
990 # # $a 21375/MKRI-P/XI-2011
990 # # $a 21375/MKRI-P/XI-2011
990 # # $a 21375/MKRI-P/XI-2011
990 # # $a 21375/MKRI-P/XI-2011
990 # # $a 21375/MKRI-P/XI-2011
Content Unduh katalog
 
Karya Terkait :