Cite This        Tampung        Export Record
Judul Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang: UU RI No.21 Th.2007
Pengarang Dihimpun oleh Redaksi Sinar Grafika
Penerbitan Jakarta Djambatan 2007
Deskripsi Fisik viii,117p.;20 cm.20 cm.
ISBN 9789790070318
Subjek Kejahatan terhadap kemanusiaan-Undang-undang dan peraturan
Abstrak Dalam Undang-undang ini diatur secara komprehensif mengenai pencegahan, pemberantasan sampai penanganan tindak pidana perdagangan orang. Penetapan Undang-undang ini merupakan wujud komitmen bangsa Indonesia melaksanakan protokol PBB tahun 2000, yang biasa dikenal sebagai Protokol Polermo untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang karena sifat tindak pidananya yang transnasional, terorganisasi dan tidak terorganisasi.
Bahasa Indonesia
Bentuk Karya Tidak ada kode yang sesuai
Target Pembaca Tidak ada kode yang sesuai

 
No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
00000014587 364.15/GRA/U Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000014589 364.15/GRA/U Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000014586 364.15/GRA/U Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000014588 364.15/GRA/U Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000014800 Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000014802 Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000000007358
005 20200508203935
008 200508||||||||| | ||| |||| ||ind||
020 $a 9789790070318
035 0010-0520007358
041 $a ind
082 0 $a 364.15
084 $a 364.15/GRA/U
100 0 $a Dihimpun oleh Redaksi Sinar Grafika
245 0 0 $a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang: UU RI No.21 Th.2007
260 $a Jakarta $b Djambatan $c 2007
300 $a viii,117p.;20 cm.$c 20 cm.
520 $a Dalam Undang-undang ini diatur secara komprehensif mengenai pencegahan, pemberantasan sampai penanganan tindak pidana perdagangan orang. Penetapan Undang-undang ini merupakan wujud komitmen bangsa Indonesia melaksanakan protokol PBB tahun 2000, yang biasa dikenal sebagai Protokol Polermo untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang karena sifat tindak pidananya yang transnasional, terorganisasi dan tidak terorganisasi.
650 0 $a Kejahatan terhadap kemanusiaan-Undang-undang dan peraturan
990 # # $a 14800/MKRI-P/XI-2009
990 # # $a 14802/MKRI-P/XI-2009
Content Unduh katalog