Judul | Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: laporan penelitian |
Pengarang | Dian Puji N.Simatupang … [et al.] |
Penerbitan | Jakarta Universitas Indonesia 2005 |
Deskripsi Fisik | iv, 145 hlm. ; 30 cm30 cm |
ISBN | 212992011 |
Subjek | Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara |
Abstrak | Penelitian ini diarahkan pada munculnya gugatan warga masyarakat terhadap Undang-Undang APBN yang membutuhkan pengkajian dari segi hukum terhadap materi muatannya yang sesungguhnya. Adapun tujuan penelitian ini diarahkan pada dua hal berikut ini: pertama, menjelaskan dapat tidaknya undang-undang APBN diklasifikasikan sebagai undang-undang yang diuji materi muatannya terhadap Undang-Undang Dasar 1945; kedua, mengemukakan berwenang tidaknya Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang APBN terhadap UUD 1945, jika undang-undang APBN merupakan undang-undang yang sifatnya khusus. |
Catatan | Kerja sama Mahkamah Konstitusi dengan Pusat Kajian Hukum dan Kepemerintahan yang Baik Fakultas Hukum Universitas Indonesia hlm. 141 - 145 |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000074 | ||
005 | 20200508200652 | ||
008 | 200508||||||||| | ||| |||| ||ind|| | ||
020 | $a 212992011 | ||
035 | 0010-0520000074 | ||
041 | $a ind | ||
082 | 0 | $a 342.02 | |
084 | $a 342.02/SIM/k | ||
100 | 0 | $a Dian Puji N.Simatupang … [et al.] | |
245 | 0 | 0 | $a Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: laporan penelitian |
260 | $a Jakarta $b Universitas Indonesia $c 2005 | ||
300 | $a iv, 145 hlm. ; 30 cm$c 30 cm | ||
500 | $a Kerja sama Mahkamah Konstitusi dengan Pusat Kajian Hukum dan Kepemerintahan yang Baik Fakultas Hukum Universitas Indonesia | ||
504 | $a hlm. 141 - 145 | ||
520 | $a Penelitian ini diarahkan pada munculnya gugatan warga masyarakat terhadap Undang-Undang APBN yang membutuhkan pengkajian dari segi hukum terhadap materi muatannya yang sesungguhnya. Adapun tujuan penelitian ini diarahkan pada dua hal berikut ini: pertama, menjelaskan dapat tidaknya undang-undang APBN diklasifikasikan sebagai undang-undang yang diuji materi muatannya terhadap Undang-Undang Dasar 1945; kedua, mengemukakan berwenang tidaknya Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang APBN terhadap UUD 1945, jika undang-undang APBN merupakan undang-undang yang sifatnya khusus. | ||
650 | 0 | $a Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :