Judul | Perlindungan pemegang saham minoritas / Munir Fuady |
Pengarang | Munir Fuady |
Penerbitan | Bandung : Setjen Dan Kepaniteraan MKRI, 2005 |
Deskripsi Fisik | x, 392 hal.; 24 cm ;24 cm |
ISBN | 218 |
Subjek | Stocks-Rights |
Abstrak | Buku ini mengupas hal mengenai perlindungan pemegang saham minoritas. Apabila prinsip good corporate governance diterapkan dengan baik ke dalam suatu perusahaan, perlindungan pemegang saham minoritas akan menjadi lebih baik. Terhadap tindakan korporat berupa RUPS, merger dan akuisisi, kepailitan dan likuidasi, rights issue, pembagian dividen dan pembayaran gaji para eksekutif, ataupun pengalihan asset dan/atau bisnis perusahaan, sektor hukum perlu lebih didayaupayakan sehingga tidak ada celah yang dapat digunakan oleh pihak pemegang saham mayoritas untuk menindas pihak pemegang saham minoritas. Instrumen-instrumen hukum yang bertujuan melindungi minoritas, berupa keharusan perlakuan yang sama diantara seluruh pemegang saham dalam kelas saham yang sama penggunaan hak appraisal, voting secara super majority, kontrak antar pemegang saham, meskipun tujuannya baik, dalam banyak hal telah menimbulkan kesimpangsiuran penafsiran baik di kalangan teoritis maupun di kalangan teoritis maupun di kalangan praktisi. Di samping itu, terdapat upaya-upaya hukum yang melibatkan pengadilan berupa gugatan derivatif, gugatan langsung, gugatan kelompok, permohonan agar pengadilan menunjuk pemeriksa perusahaan, bahkan upaya permohonan pembubaran perusahaan ke Pengadilan atas usulan pemegang saham minoritas, yang sebenarnya didisain sebagai suatu bentuk ultimum remedium ternyata pula banyak mengandung kelemahannya, sehingga kurang menarik untuk dipraktekkan. Sehingga dalam banyak hal, terhadap masalah perlindungan konsumen ini mesti ditata ulang oleh sektor hukum, khususnya hukum korporat. |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000016572 | 332.6322 MUN p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000007634 | ||
005 | 20221026045732 | ||
008 | 221026################|##########|#ind## | ||
020 | # | # | $a 218 |
035 | # | # | $a 0010-0520007634 |
041 | $a ind | ||
082 | # | # | $a 332.6322 |
084 | # | # | $a 332.6322 MUN p |
100 | 0 | # | $a Munir Fuady |
245 | 1 | # | $a Perlindungan pemegang saham minoritas /$c Munir Fuady |
260 | # | # | $a Bandung :$b Setjen Dan Kepaniteraan MKRI,$c 2005 |
300 | # | # | $a x, 392 hal.; 24 cm ; $c 24 cm |
520 | # | # | $a Buku ini mengupas hal mengenai perlindungan pemegang saham minoritas. Apabila prinsip good corporate governance diterapkan dengan baik ke dalam suatu perusahaan, perlindungan pemegang saham minoritas akan menjadi lebih baik. Terhadap tindakan korporat berupa RUPS, merger dan akuisisi, kepailitan dan likuidasi, rights issue, pembagian dividen dan pembayaran gaji para eksekutif, ataupun pengalihan asset dan/atau bisnis perusahaan, sektor hukum perlu lebih didayaupayakan sehingga tidak ada celah yang dapat digunakan oleh pihak pemegang saham mayoritas untuk menindas pihak pemegang saham minoritas. Instrumen-instrumen hukum yang bertujuan melindungi minoritas, berupa keharusan perlakuan yang sama diantara seluruh pemegang saham dalam kelas saham yang sama penggunaan hak appraisal, voting secara super majority, kontrak antar pemegang saham, meskipun tujuannya baik, dalam banyak hal telah menimbulkan kesimpangsiuran penafsiran baik di kalangan teoritis maupun di kalangan teoritis maupun di kalangan praktisi. Di samping itu, terdapat upaya-upaya hukum yang melibatkan pengadilan berupa gugatan derivatif, gugatan langsung, gugatan kelompok, permohonan agar pengadilan menunjuk pemeriksa perusahaan, bahkan upaya permohonan pembubaran perusahaan ke Pengadilan atas usulan pemegang saham minoritas, yang sebenarnya didisain sebagai suatu bentuk ultimum remedium ternyata pula banyak mengandung kelemahannya, sehingga kurang menarik untuk dipraktekkan. Sehingga dalam banyak hal, terhadap masalah perlindungan konsumen ini mesti ditata ulang oleh sektor hukum, khususnya hukum korporat. |
650 | 4 | $a Stocks-Rights | |
990 | # | # | $a 16572/MKRI-P/VI-2010 |
990 | # | # | $a 16572/MKRI-P/VI-2010 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :