Judul | Kepastian hukum dan keadilan pendaftaran hak-hak atas tanah di Sulawesi Selatan (Disertasi) |
Pengarang | Hikmawaty Mustamin |
Penerbitan | Makassar Universitas Hasanuddin 2006 |
Deskripsi Fisik | xvii, 266 hlm; 29 cm29 cm |
ISBN | P3HK 00 001 |
Subjek | Land titles- Law and legislation - Indonesia. |
Abstrak | Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, pertama, subtansi hukum perundang-undangan pertahanan belum sepenuhnya mampu menciptakan kepastian hukum materil dan keadilan subtantif dalam hal perolehan sertifikat hak-hak atas tanah. Kedua, aparat pertahanan belum konsisten menjamin kepastian hukum dan keadilan terhadap sertifikat hak-hak atas tanah yang diterbitkan. Ketiga, masyarakat cenderung menggunakan cara non litigasi melalui pengadilan. Keempat, umumnya putusan pengadilan sengketa pertanahan dalam yurispudensi lebih menjamin kepastian hukum formil daripada kepastian hukum materil. |
Catatan | Hlm. 259-266 |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000021143 | 346.0438/MUS/k | Dapat dipinjam | Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000007715 | ||
005 | 20200508204102 | ||
008 | 200508||||||||| | ||| |||| ||ind|| | ||
020 | $a P3HK 00 001 | ||
035 | 0010-0520007715 | ||
041 | $a ind | ||
082 | 0 | $a 346.0438 | |
084 | $a 346.0438/MUS/k | ||
100 | 0 | $a Hikmawaty Mustamin | |
245 | 0 | 0 | $a Kepastian hukum dan keadilan pendaftaran hak-hak atas tanah di Sulawesi Selatan (Disertasi) |
260 | $a Makassar $b Universitas Hasanuddin $c 2006 | ||
300 | $a xvii, 266 hlm; 29 cm$c 29 cm | ||
504 | $a Hlm. 259-266 | ||
520 | $a Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, pertama, subtansi hukum perundang-undangan pertahanan belum sepenuhnya mampu menciptakan kepastian hukum materil dan keadilan subtantif dalam hal perolehan sertifikat hak-hak atas tanah. Kedua, aparat pertahanan belum konsisten menjamin kepastian hukum dan keadilan terhadap sertifikat hak-hak atas tanah yang diterbitkan. Ketiga, masyarakat cenderung menggunakan cara non litigasi melalui pengadilan. Keempat, umumnya putusan pengadilan sengketa pertanahan dalam yurispudensi lebih menjamin kepastian hukum formil daripada kepastian hukum materil. | ||
650 | 0 | $a Land titles- Law and legislation - Indonesia. |
Content Unduh katalog