Cite This        Tampung        Export Record
Judul Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor di Air dan BBN Kendaraan Bermotor Diatas Air
Pengarang Edited
Penerbitan Jakarta Tamita Utama 2009
Deskripsi Fisik x, 335 p. ; 21 cm21 cm
ISBN 9789792651508
Subjek Taxation - Law and legislation
Local tax - Law and legislation
Abstrak NKRI dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kebupaten/kota. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah daerahnya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat, termasuk penerimaan pajak daerah dan pemberlakukan restribusi daerah serta pajak kendaraan.
Bahasa Indonesia
Bentuk Karya Tidak ada kode yang sesuai
Target Pembaca Tidak ada kode yang sesuai

 
No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
00000016814 343.04/UND/U Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000016813 343.04/UND/U Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000016811 343.04/UND/U Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000016812 343.04/UND/U Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000000007860
005 20200508204133
008 200508||||||||| | ||| |||| ||ind||
020 $a 9789792651508
035 0010-0520007860
041 $a ind
082 0 $a 343.04
084 $a 343.04/UND/U
100 0 $a Edited
245 0 0 $a Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor di Air dan BBN Kendaraan Bermotor Diatas Air
260 $a Jakarta $b Tamita Utama $c 2009
300 $a x, 335 p. ; 21 cm$c 21 cm
520 $a NKRI dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kebupaten/kota. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah daerahnya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat, termasuk penerimaan pajak daerah dan pemberlakukan restribusi daerah serta pajak kendaraan.
650 0 $a Local tax - Law and legislation
650 0 $a Taxation - Law and legislation
Content Unduh katalog