Cite This        Tampung        Export Record
Judul Undang - Undang RI Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD & DPRD
Pengarang Edited
Penerbitan Jakarta Tamita Utama 2009
Deskripsi Fisik xii, 291p.; 22 cm.22 cm.
ISBN 9789792651492
Subjek Legislative bodies -- Indonesia.
Legislative bodies -- Indonesia -- Rules and practice.
Abstrak Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat yang dalam pelaksanaannya menganut prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan. Untuk melaksanakannya perlu diwujudkan lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan daerah yang mampu mengejawantahkan nilai-nilai demokrasi serta dapat menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat, termasuk kepentingan daerah, agar sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Bahasa Indonesia
Bentuk Karya Tidak ada kode yang sesuai
Target Pembaca Tidak ada kode yang sesuai

 
No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
00000016773 328.1/UND/U Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000016774 328.1/UND/U Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000016771 328.1/UND/U Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000016772 328.1/UND/U Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000000007866
005 20200508204135
008 200508||||||||| | ||| |||| ||ind||
020 $a 9789792651492
035 0010-0520007866
041 $a ind
082 0 $a 328.1
084 $a 328.1/UND/U
100 0 $a Edited
245 0 0 $a Undang - Undang RI Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD & DPRD
260 $a Jakarta $b Tamita Utama $c 2009
300 $a xii, 291p.; 22 cm.$c 22 cm.
520 $a Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat yang dalam pelaksanaannya menganut prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan. Untuk melaksanakannya perlu diwujudkan lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan daerah yang mampu mengejawantahkan nilai-nilai demokrasi serta dapat menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat, termasuk kepentingan daerah, agar sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.
650 0 $a Legislative bodies -- Indonesia -- Rules and practice.
650 0 $a Legislative bodies -- Indonesia.
Content Unduh katalog