Cite This        Tampung        Export Record
Judul Himpunan Peraturan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme : KKN & BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Tahun 2009
Pengarang Edited
Penerbitan Jakarta Tamita Utama 2009
Deskripsi Fisik vii, 290p.; 22 cm.22 cm.
ISBN 9789792651331
Subjek Political corruption - Law
Abstrak Bukui ini merupakan himpunan peraturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme. Kita sebagai bangsa Indonesia harus benar-benar menyadari dan memahami bahwa tindak pidana kolusi, korupsi dan nepotisme sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional di segala bidang, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Bahasa Indonesia
Bentuk Karya Tidak ada kode yang sesuai
Target Pembaca Tidak ada kode yang sesuai

 
No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
00000016778 345.02323/HIM Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000016777 345.02323/HIM Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000016775 345.02323/HIM Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000016776 345.02323/HIM Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000000007926
005 20200508204155
008 200508||||||||| | ||| |||| ||ind||
020 $a 9789792651331
035 0010-0520007926
041 $a ind
082 0 $a 345.02323
084 $a 345.02323/HIM
100 0 $a Edited
245 0 0 $a Himpunan Peraturan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme : KKN & BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Tahun 2009
260 $a Jakarta $b Tamita Utama $c 2009
300 $a vii, 290p.; 22 cm.$c 22 cm.
520 $a Bukui ini merupakan himpunan peraturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme. Kita sebagai bangsa Indonesia harus benar-benar menyadari dan memahami bahwa tindak pidana kolusi, korupsi dan nepotisme sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional di segala bidang, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
650 0 $a Political corruption - Law
Content Unduh katalog