Cite This        Tampung        Export Record
Judul Hukum Sengketa Pemilukada di Indonesia : Gagasan Perluasan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi / Mustafa Lutfi
Pengarang Mustafa Lutfi
Penerbitan Yogyakarta : UII Press, 2010
Deskripsi Fisik xiii, 207 p. ; illus., 20 cm ;illus., 20 cm
ISBN 9793333847
Subjek Indonesia. Mahkamah Konstitusi
Local election - Indonesia
Election law - Indonesia
Abstrak Persoalan lembaga negara yang berwenang dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah kini banyak mendapat sorotan dari publik. Seiring dengan diselenggarakannya pemilihan kepada daerah secara langsung proses penanganan sengketa peemilukada juga menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Buku ini mencoba mengupas permasalahan yang muncul terkait kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada. Kajian yang komprehensif mulai dari latar belakang pengambilan kewenangan, perdebatan politis dan hukum sampai dengan contoh sengketa dianalisis yang menghasilkan pemahaman terhadap fakta hukum yang berlaku.
Catatan p. 197 - 207
Bahasa Indonesia
Bentuk Karya Tidak ada kode yang sesuai
Target Pembaca Tidak ada kode yang sesuai

 
No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
00000019059 347/LUT/h Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000019060 347/LUT/h Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000019061 347/LUT/h Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000019062 347 MUS h Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000000008164
005 20221107081022
008 221107################|##########|#ind##
020 # # $a 9793333847
035 # # $a 0010-0520008164
041 $a ind
082 # # $a 347
084 # # $a 347 MUS h
100 0 # $a Mustafa Lutfi
245 1 # $a Hukum Sengketa Pemilukada di Indonesia : $b Gagasan Perluasan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi /$c Mustafa Lutfi
260 # # $a Yogyakarta :$b UII Press,$c 2010
300 # # $a xiii, 207 p. ; illus., 20 cm ; $c illus., 20 cm
504 # # $a p. 197 - 207
520 # # $a Persoalan lembaga negara yang berwenang dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah kini banyak mendapat sorotan dari publik. Seiring dengan diselenggarakannya pemilihan kepada daerah secara langsung proses penanganan sengketa peemilukada juga menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Buku ini mencoba mengupas permasalahan yang muncul terkait kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada. Kajian yang komprehensif mulai dari latar belakang pengambilan kewenangan, perdebatan politis dan hukum sampai dengan contoh sengketa dianalisis yang menghasilkan pemahaman terhadap fakta hukum yang berlaku.
650 4 $a Election law - Indonesia
650 4 $a Indonesia. Mahkamah Konstitusi
650 4 $a Local election - Indonesia
990 # # $a 19059/MKRI-P/XI-2010
990 # # $a 19059/MKRI-P/XI-2010
990 # # $a 19060/MKRI-P/XI-2010
990 # # $a 19060/MKRI-P/XI-2010
990 # # $a 19061/MKRI-P/XI-2010
990 # # $a 19061/MKRI-P/XI-2010
990 # # $a 19062/MKRI-P/XI-2010
990 # # $a 19062/MKRI-P/XI-2010
Content Unduh katalog