Cite This        Tampung        Export Record
Judul Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2008 Tentang Hak Keuangan/Administratif bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah serta Mantan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Beserta Janda/Dudanya dan Pedom
Pengarang Edited
Penerbitan Jakarta Novindo Pustaka Mandiri 2008
Deskripsi Fisik x, 192 p. ; 21 cm21 cm
ISBN 9786028012492
Subjek Legislative Law - Indonesia
Abstrak Sejalan dengan perkembangan kehidupan ketatanegaraan dan politik kebangsaan, setelah dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah terjadi perubahan yang sangat mendasar dalam tatanan kenegaraan termasuk dalam susunan dan kedudukan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 membawa perubahan yang sangat mendasar terhadap kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang, hak, dan kewajiban DPRD.
Bahasa Indonesia
Bentuk Karya Tidak ada kode yang sesuai
Target Pembaca Tidak ada kode yang sesuai

 
No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
00000017865 342.05/PER/P Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000017866 342.05/PER/P Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000017868 342.05/PER/P Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000017867 342.05/PER/P Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000000008234
005 20200508204312
008 200508||||||||| | ||| |||| ||ind||
020 $a 9786028012492
035 0010-0520008234
041 $a ind
082 0 $a 342.05
084 $a 342.05/PER/P
100 0 $a Edited
245 0 0 $a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2008 Tentang Hak Keuangan/Administratif bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah serta Mantan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Beserta Janda/Dudanya dan Pedom
260 $a Jakarta $b Novindo Pustaka Mandiri $c 2008
300 $a x, 192 p. ; 21 cm$c 21 cm
520 $a Sejalan dengan perkembangan kehidupan ketatanegaraan dan politik kebangsaan, setelah dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah terjadi perubahan yang sangat mendasar dalam tatanan kenegaraan termasuk dalam susunan dan kedudukan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 membawa perubahan yang sangat mendasar terhadap kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang, hak, dan kewajiban DPRD.
650 0 $a Legislative Law - Indonesia
Content Unduh katalog