Cite This        Tampung        Export Record
Judul Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Pengarang Edited
Penerbitan Jakarta Novindo Pustaka Mandiri 2008
Deskripsi Fisik ix, 198 p. ; 21 cm21 cm
ISBN 9786028012430
Subjek Administrative Law - Indonesia,
Public Administration - Indonesia
Abstrak Undang-undang di bidang keuangan negara membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan. Hal ini baru dapat dicapai jika seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing. Dengan demikian maka penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif.
Bahasa Indonesia
Bentuk Karya Tidak ada kode yang sesuai
Target Pembaca Tidak ada kode yang sesuai

 
No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
00000018459 342.06/PER/P Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000018460 342.06/PER/P Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000018461 342.06/PER/P Tandon Perpustakaan Lantai 3 - Perpustakaan RPH Tandon
00000018462 342.06/PER/P Tandon Perpustakaan Lantai 3 - Perpustakaan RPH Tandon
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000000008235
005 20200508204312
008 200508||||||||| | ||| |||| ||ind||
020 $a 9786028012430
035 0010-0520008235
041 $a ind
082 0 $a 342.06
084 $a 342.06/PER/P
100 0 $a Edited
245 0 0 $a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
260 $a Jakarta $b Novindo Pustaka Mandiri $c 2008
300 $a ix, 198 p. ; 21 cm$c 21 cm
520 $a Undang-undang di bidang keuangan negara membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan. Hal ini baru dapat dicapai jika seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing. Dengan demikian maka penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif.
650 0 $a Administrative Law - Indonesia,
650 0 $a Public Administration - Indonesia
Content Unduh katalog