Cite This        Tampung        Export Record
Judul Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2007 Perubahan Ketujuh Atas Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2010
Pengarang Edited
Penerbitan Jakarta Tamita Utama 2010
Deskripsi Fisik xi, 475 p. ; 21 cm21 cm
ISBN 9789792651133
Subjek Industrial procurement
Office equipment - procurement
Abstrak Peraturan Presiden Nomor 95 tentang pengadaan barang/jasa diterbitkan untuk lebih meningkatkan transparansi dan kompetensi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah serta untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan negara, termasuk mengenai tata cara pengumuman dalam rangka pengadaan barang/jasa pemerintah. Yang diharapkan dapat lebih memperoleh hasil maksimal dalam pelaksanaan sertifikasi bagi pejabat pembuat komitmen dan panitia pengadaan barang/jasa pemerintah.
Bahasa Indonesia
Bentuk Karya Tidak ada kode yang sesuai
Target Pembaca Tidak ada kode yang sesuai

 
No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
00000016865 658.72/PER/P Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000016866 658.72/PER/P Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000016863 658.72/PER/P Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000016864 658.72/PER/P Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000000008244
005 20200508204315
008 200508||||||||| | ||| |||| ||ind||
020 $a 9789792651133
035 0010-0520008244
041 $a ind
082 0 $a 658.72
084 $a 658.72/PER/P
100 0 $a Edited
245 0 0 $a Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2007 Perubahan Ketujuh Atas Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2010
260 $a Jakarta $b Tamita Utama $c 2010
300 $a xi, 475 p. ; 21 cm$c 21 cm
520 $a Peraturan Presiden Nomor 95 tentang pengadaan barang/jasa diterbitkan untuk lebih meningkatkan transparansi dan kompetensi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah serta untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan negara, termasuk mengenai tata cara pengumuman dalam rangka pengadaan barang/jasa pemerintah. Yang diharapkan dapat lebih memperoleh hasil maksimal dalam pelaksanaan sertifikasi bagi pejabat pembuat komitmen dan panitia pengadaan barang/jasa pemerintah.
650 0 $a Industrial procurement
650 0 $a Office equipment - procurement
Content Unduh katalog