Cite This        Tampung        Export Record
Judul Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 & 14 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Keterbukaan Informasi Publik.
Pengarang Edited
Penerbitan Jakarta Novindo Pustaka Mandiri 2008
Deskripsi Fisik xi, 157p.; 21 cm.21 cm.
ISBN 9786028012362
Subjek Electronic data interchange -- Law and legislation -- Indonesia.
Information technology -- Law and legislation -- Indonesia.
Freedom of information - Law and legislation -- Indonesia.
Abstrak Keberadaan undang-undang keterbukaan informasi publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi; (2) kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3)pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.
Bahasa Indonesia
Bentuk Karya Tidak ada kode yang sesuai
Target Pembaca Tidak ada kode yang sesuai

 
No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
00000018605 342.0853/UND/U Tandon Perpustakaan Lantai 3 - Perpustakaan RPH Tandon
00000018606 342.0853/UND/U Tandon Perpustakaan Lantai 3 - Perpustakaan RPH Tandon
00000018603 342.0853/UND/U Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000018604 342.0853/UND/U Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000000008279
005 20200508204323
008 200508||||||||| | ||| |||| ||ind||
020 $a 9786028012362
035 0010-0520008279
041 $a ind
082 0 $a 342.0853
084 $a 342.0853/UND/U
100 0 $a Edited
245 0 0 $a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 & 14 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Keterbukaan Informasi Publik.
260 $a Jakarta $b Novindo Pustaka Mandiri $c 2008
300 $a xi, 157p.; 21 cm.$c 21 cm.
520 $a Keberadaan undang-undang keterbukaan informasi publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi; (2) kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3)pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.
650 0 $a Electronic data interchange -- Law and legislation -- Indonesia.
650 0 $a Freedom of information - Law and legislation -- Indonesia.
650 0 $a Information technology -- Law and legislation -- Indonesia.
Content Unduh katalog