Cite This        Tampung        Export Record
Judul Undang-undang republik Indonesia nomor 11 tahun 20006 tentang: pemerintahan Aceh: dilengkapi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh
Pengarang DPR RI
Penerbitan Aceh Pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK) 2006
Deskripsi Fisik iv, 236 hal.; 20,8 cm20,8 cm
ISBN 987526630
Subjek Pemerintah daerah-Undang-undang dan peraturan , Nangroe Aceh Darusalam-Undang-undang dan peraturan
Abstrak Undang-undang ini berisikan aturan-aturan baru dalam ruang lingkup pemerintahan Aceh, seperti perluasan kewenangan pemerintah Aceh, pokok-pokok mengenai pemilihan kepala daerah, perlindungan kebudayaan dan kesenian berlandaskan nilai Islam, pelaksanaan syari'at Islam, pembentukan mahkamah syari'at, Majelis Permusyawaratan Ulama, DPRA dan DPRK, disamping hal-hal lain berkenaan dengan perekonomian, komunikasi, pertanahan, ketenagakerjaan, dan lain-lain.
Bahasa Indonesia
Bentuk Karya Tidak ada kode yang sesuai
Target Pembaca Tidak ada kode yang sesuai

 
No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
00000005910 352/UND Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000020672 352/UND Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000000008432
005 20200508204400
008 200508||||||||| | ||| |||| ||ind||
020 $a 987526630
035 0010-0520008432
041 $a ind
082 0 $a 352
084 $a 352/UND
100 0 $a DPR RI
245 0 0 $a Undang-undang republik Indonesia nomor 11 tahun 20006 tentang: pemerintahan Aceh: dilengkapi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh
260 $a Aceh $b Pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK) $c 2006
300 $a iv, 236 hal.; 20,8 cm$c 20,8 cm
520 $a Undang-undang ini berisikan aturan-aturan baru dalam ruang lingkup pemerintahan Aceh, seperti perluasan kewenangan pemerintah Aceh, pokok-pokok mengenai pemilihan kepala daerah, perlindungan kebudayaan dan kesenian berlandaskan nilai Islam, pelaksanaan syari'at Islam, pembentukan mahkamah syari'at, Majelis Permusyawaratan Ulama, DPRA dan DPRK, disamping hal-hal lain berkenaan dengan perekonomian, komunikasi, pertanahan, ketenagakerjaan, dan lain-lain.
650 0 $a Pemerintah daerah-Undang-undang dan peraturan , Nangroe Aceh Darusalam-Undang-undang dan peraturan
Content Unduh katalog