| Judul | Eksistensi dan hakikat peradilan administrasi serta implikasinya dalam penegakan hukum (Disertasi)= The status and essence of the admnistrative courts as well as its implementation in the law enforcement |
| Pengarang | Mas Bakar |
| Penerbitan | Makassar McGraw-Hill 2004 |
| Deskripsi Fisik | xx, 383 hlm.; 29 cm29 cm |
| ISBN | 0272-4464 |
| Subjek | Administrasi law-Indonesia |
| Abstrak | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh pemahaman serta memberikan pencerahan terhadap kedudukan dan hakikat peradilan administrasi dalam mewujudkan penegakkan hukum yang optimal sebagai sarana perlindungan hukum bagi warga masyarakat. Disamping itu untu memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh serta memberikan pemecahan terhadap materi muatan undang-undang peradilan administrasi sebagai instrumen hukum dalam penyelesaian sengketa TUN, dan untuk mengetahui dan memperoleh gambaran yang jelas ada tidaknya perubahan sikap dan perilaku pejabat TUN setelah mengikuti pemeriksaan sengketa TUN di Pengadilan Administrasi. Tipe penelitian ini adalah socio-legal research, dengan pendekatan yuridis normatif, filosofis dan dogmatis dengan teknik analisis kualitatif baik data primer maupun data sekunder, serta teknik content analysis terhadap beberapa putusan Pengadilan Administrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakkan hukum melalui peradilan administrasi dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum bagi warga masyarakat belum optimal, karena pelaksanaan putusan-putusan Pengadilan Administrasi belum signifikan terhadap perlindungan hukum. Kedudukan, ruang lingkup kompetensi, serta pangkal sengketa TUN, merupaka faktor-faktor penyebabny, juga karena materi muatan hukumnya yang belum berkarakter responsif. Hasil pemeriksaan sengketa juga tidak berpengaruh dalam kinerja Badan atau pejabat TUN. Untuk memaksimalkan peran Pengadilan Administrasi dalam memberikan perlindungan hukum bagi warga masyarakat, diperlukan suatu konsistensi antara pemahaman produk hukumnya dengan implementasinyadalam penyelesaian sengketa TUN, baik menyangkut kedudukannya, ruang lingkup sengketa dan pangkal sengketa, hukum acara, dan pelaksanaan putusan. Peningkatan wawasan dan pemahaman serta kesadaran hukum Badan atau pejabat TUN khususnya dalam bidang UU Peradilan Administrasi perlu dilakukan secara terus-menerus, sehingga secara sadar dan dengan rasa tanggung jawab yang tinggi mematuhi putusan-putusan Pengadilan Administrasi. [En] [EN]The research aimed to know and to get an understanding as well as to provide solution regarding of the status and essence of the adminstrative court in materializing optimal law enforcement as instrument of legal protection for community members. Beside that this research also aimed to get a clear and comprehensive picture of, as well as to provide solution regarding substantive of the act of administrative court that should become the legal instrument in to prepare administrative disputes, and aimed to know and to get a clear picture about the exixt or the absence of attitude and behavior change of the Bodies or Administrative Officials in attending the hearings of the administrative disputes at the administrative court.The type of research was socio-legal research, with normative juridical, philosophical, and dogmatic approaches and the technique of content analysis of some Administrative Court sentence. Result of reseach indicated that law enforcement through the Administrative Court in to materialize legal protection for community members had not been optimal, because the implementation of the administrative court sentence had not been significant in regard to legal protection. The status, the scope of compotense, the roots of the administrative disputes or adminsitrative decision, the exsecutie of administrative court decision constituted the causing factors, and also because of the irresponsive legal character. The result disputes hearings had no effect in changing the attitudes and behavior of the Administrative Officials in issue of administative decision. |
| Catatan | p. 375-383 |
| Bahasa | Inggris |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000021179 | 342.066/BAK/e | Dapat dipinjam | Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000009219 | ||
| 005 | 20200508204713 | ||
| 008 | 200508||||||||| | ||| |||| ||eng|| | ||
| 020 | $a 0272-4464 | ||
| 035 | 0010-0520009219 | ||
| 041 | $a eng | ||
| 082 | 0 | $a 342.066 | |
| 084 | $a 342.066/BAK/e | ||
| 100 | 0 | $a Mas Bakar | |
| 245 | 0 | 0 | $a Eksistensi dan hakikat peradilan administrasi serta implikasinya dalam penegakan hukum (Disertasi)= The status and essence of the admnistrative courts as well as its implementation in the law enforcement |
| 260 | $a Makassar $b McGraw-Hill $c 2004 | ||
| 300 | $a xx, 383 hlm.; 29 cm$c 29 cm | ||
| 504 | $a p. 375-383 | ||
| 520 | $a Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh pemahaman serta memberikan pencerahan terhadap kedudukan dan hakikat peradilan administrasi dalam mewujudkan penegakkan hukum yang optimal sebagai sarana perlindungan hukum bagi warga masyarakat. Disamping itu untu memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh serta memberikan pemecahan terhadap materi muatan undang-undang peradilan administrasi sebagai instrumen hukum dalam penyelesaian sengketa TUN, dan untuk mengetahui dan memperoleh gambaran yang jelas ada tidaknya perubahan sikap dan perilaku pejabat TUN setelah mengikuti pemeriksaan sengketa TUN di Pengadilan Administrasi. Tipe penelitian ini adalah socio-legal research, dengan pendekatan yuridis normatif, filosofis dan dogmatis dengan teknik analisis kualitatif baik data primer maupun data sekunder, serta teknik content analysis terhadap beberapa putusan Pengadilan Administrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakkan hukum melalui peradilan administrasi dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum bagi warga masyarakat belum optimal, karena pelaksanaan putusan-putusan Pengadilan Administrasi belum signifikan terhadap perlindungan hukum. Kedudukan, ruang lingkup kompetensi, serta pangkal sengketa TUN, merupaka faktor-faktor penyebabny, juga karena materi muatan hukumnya yang belum berkarakter responsif. Hasil pemeriksaan sengketa juga tidak berpengaruh dalam kinerja Badan atau pejabat TUN. Untuk memaksimalkan peran Pengadilan Administrasi dalam memberikan perlindungan hukum bagi warga masyarakat, diperlukan suatu konsistensi antara pemahaman produk hukumnya dengan implementasinyadalam penyelesaian sengketa TUN, baik menyangkut kedudukannya, ruang lingkup sengketa dan pangkal sengketa, hukum acara, dan pelaksanaan putusan. Peningkatan wawasan dan pemahaman serta kesadaran hukum Badan atau pejabat TUN khususnya dalam bidang UU Peradilan Administrasi perlu dilakukan secara terus-menerus, sehingga secara sadar dan dengan rasa tanggung jawab yang tinggi mematuhi putusan-putusan Pengadilan Administrasi. [En] [EN]The research aimed to know and to get an understanding as well as to provide solution regarding of the status and essence of the adminstrative court in materializing optimal law enforcement as instrument of legal protection for community members. Beside that this research also aimed to get a clear and comprehensive picture of, as well as to provide solution regarding substantive of the act of administrative court that should become the legal instrument in to prepare administrative disputes, and aimed to know and to get a clear picture about the exixt or the absence of attitude and behavior change of the Bodies or Administrative Officials in attending the hearings of the administrative disputes at the administrative court.The type of research was socio-legal research, with normative juridical, philosophical, and dogmatic approaches and the technique of content analysis of some Administrative Court sentence. Result of reseach indicated that law enforcement through the Administrative Court in to materialize legal protection for community members had not been optimal, because the implementation of the administrative court sentence had not been significant in regard to legal protection. The status, the scope of compotense, the roots of the administrative disputes or adminsitrative decision, the exsecutie of administrative court decision constituted the causing factors, and also because of the irresponsive legal character. The result disputes hearings had no effect in changing the attitudes and behavior of the Administrative Officials in issue of administative decision. | ||
| 650 | 0 | $a Administrasi law-Indonesia |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :