Cite This        Tampung        Export Record
Judul Implementasi Sistem Bikameral dalam Parlemen Indonesia / Reni Dwi Purnomowati
Pengarang Reni Dwi Purnomowati
Penerbitan Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005
Deskripsi Fisik xiv, 388 hlm. ; 21cm ;21cm
ISBN 979-3654-73-2
Subjek Legislative bodies – Indonesia
Indonesia-Politics and government.
Abstrak Pemilihan tentang struktur organisasi parlemen di Indonesia yaitu apakah bikameral atau unikameral, menjadi hangat kembali setelah amandemen UUD 1945. Dalam sidang-sidang MPR selama beberapa tahun terakhir telah dihasilkan segala macam perubahan konstitusi..Perubahan-perubahan tersebut diwujudkan dalam empat dokumen perubahan UUD 1945 dan ketetapan MPR. Selain itu, juga telah terdapat perubahan mendasar dalam struktur ketatanegaraan Indonesia dan kewenangan dalam masing-masing organnya. Kekuasaan MPR dikurangi dengan adanya perubahan ini. Salah satunya adalah pemilihan Presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus Kepala Negara secara langsung untuk mendapatkan sumber legitimasi yang setara dengan parlemen. pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat mengakibatkan trikotomi kekuasaan secara horizontal dijalankan denagn semnagat pengawasan dan perimbangan yang lebih tegas;termasuk di dalamnya perimbangan dari badan legislattif berupa bikameralisme atau pembentukan dua kamar.Untuk Indonesia kamar pertama atau majelis rendah dinamakan DPR sedangkan kamar kedua atau majelis tinggi dinamakan DPD. Akan tetapi masih terdapat perdebatan di kalangan anggota MPR menengenai perubahan struktur ini. Kehadiran DPD harusnya memberi solusi terhadap sistem politik yang sentralistik sepanjang lima dasawarsa terakhir. namun pada kewenangan DPD sangat terasa unsur diskriminatifnya apalagi dengan ekspektasi masyarakat untuk berpartisipasi secara luas dan kompetitif.
Bahasa Indonesia
Bentuk Karya Tidak ada kode yang sesuai
Target Pembaca Tidak ada kode yang sesuai

 
No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
00000023866 328 REN i Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000023867 328 REN i Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000023864 328 REN i Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000023865 328/PUR/I Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000000009270
005 20221025022943
008 221025################|##########|#ind##
020 # # $a 979-3654-73-2
035 # # $a 0010-0520009270
041 $a ind
082 # # $a 328
084 # # $a 328 REN i
100 0 # $a Reni Dwi Purnomowati
245 1 # $a Implementasi Sistem Bikameral dalam Parlemen Indonesia /$c Reni Dwi Purnomowati
260 # # $a Jakarta :$b Raja Grafindo Persada,$c 2005
300 # # $a xiv, 388 hlm. ; 21cm ; $c 21cm
520 # # $a Pemilihan tentang struktur organisasi parlemen di Indonesia yaitu apakah bikameral atau unikameral, menjadi hangat kembali setelah amandemen UUD 1945. Dalam sidang-sidang MPR selama beberapa tahun terakhir telah dihasilkan segala macam perubahan konstitusi..Perubahan-perubahan tersebut diwujudkan dalam empat dokumen perubahan UUD 1945 dan ketetapan MPR. Selain itu, juga telah terdapat perubahan mendasar dalam struktur ketatanegaraan Indonesia dan kewenangan dalam masing-masing organnya. Kekuasaan MPR dikurangi dengan adanya perubahan ini. Salah satunya adalah pemilihan Presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus Kepala Negara secara langsung untuk mendapatkan sumber legitimasi yang setara dengan parlemen. pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat mengakibatkan trikotomi kekuasaan secara horizontal dijalankan denagn semnagat pengawasan dan perimbangan yang lebih tegas;termasuk di dalamnya perimbangan dari badan legislattif berupa bikameralisme atau pembentukan dua kamar.Untuk Indonesia kamar pertama atau majelis rendah dinamakan DPR sedangkan kamar kedua atau majelis tinggi dinamakan DPD. Akan tetapi masih terdapat perdebatan di kalangan anggota MPR menengenai perubahan struktur ini. Kehadiran DPD harusnya memberi solusi terhadap sistem politik yang sentralistik sepanjang lima dasawarsa terakhir. namun pada kewenangan DPD sangat terasa unsur diskriminatifnya apalagi dengan ekspektasi masyarakat untuk berpartisipasi secara luas dan kompetitif.
650 4 $a Indonesia-Politics and government.
650 4 $a Legislative bodies – Indonesia
990 # # $a 23864/MKRI-P/I-2015
990 # # $a 23865/MKRI-P/I-2015
990 # # $a 23866/MKRI-P/I-2015
990 # # $a 23867/MKRI-P/I-2015
Content Unduh katalog