| Judul | Pengelolaan sumber daya air berdasarkan pasal 33 UUD 1945 (implementasi putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terhadap judicial review Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air di wilayah eks Keresiden Surakarta): laporan penelitian |
| Pengarang | I.Gusti Ayu K. Rachmi Hadayani … [et al.] |
| Penerbitan | Jakarta Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2007 |
| Deskripsi Fisik | viii, 115 hlm. ; 30 cm30 cm |
| ISBN | 132314332 |
| Subjek | Hukum lingkungan Sumber Daya Air |
| Abstrak | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terhadap judicial review Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang tercatat dalam Putusan Perkara Nomor 058, 059, 060, 063/PUU-II/2004 dan Perkara Nomor 008/PUU-III/2005 di wilayah eks Karesidenan Surakarta dan hambatan-hambatan yang dihadapinya. Sejalan dengan permasalahan dan tujuan penelitian di atas, maka dalam penelitian menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis. Jenis data yang digunakan berupa data primer yang bersumber dari para pihak yang terkait dengan pengelolaan sumber daya air di Eks Karesidenan Surakarta, serta data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara wawancara dan studi dokumen. Setelah semua data terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) Bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air di wilayah eks Karesidenan Surakarta setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terhadap judicial review Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air telah disesuai dengan apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi; (2) Bahwa secara prinsip tidak terdapat hambatan dalam pengelolaan sumber daya air di wilayah eks Karesidenan Surakarta setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terhadap judicial review Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air. |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000024695 | 346.046/HAD/p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000009327 | ||
| 005 | 20200508204740 | ||
| 008 | 200508||||||||| | ||| |||| ||ind|| | ||
| 020 | $a 132314332 | ||
| 035 | 0010-0520009327 | ||
| 041 | $a ind | ||
| 082 | 0 | $a 346.046 | |
| 084 | $a 346.046/HAD/p | ||
| 100 | 0 | $a I.Gusti Ayu K. Rachmi Hadayani … [et al.] | |
| 245 | 0 | 0 | $a Pengelolaan sumber daya air berdasarkan pasal 33 UUD 1945 (implementasi putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terhadap judicial review Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air di wilayah eks Keresiden Surakarta): laporan penelitian |
| 260 | $a Jakarta $b Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia $c 2007 | ||
| 300 | $a viii, 115 hlm. ; 30 cm$c 30 cm | ||
| 520 | $a Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terhadap judicial review Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang tercatat dalam Putusan Perkara Nomor 058, 059, 060, 063/PUU-II/2004 dan Perkara Nomor 008/PUU-III/2005 di wilayah eks Karesidenan Surakarta dan hambatan-hambatan yang dihadapinya. Sejalan dengan permasalahan dan tujuan penelitian di atas, maka dalam penelitian menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis. Jenis data yang digunakan berupa data primer yang bersumber dari para pihak yang terkait dengan pengelolaan sumber daya air di Eks Karesidenan Surakarta, serta data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara wawancara dan studi dokumen. Setelah semua data terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) Bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air di wilayah eks Karesidenan Surakarta setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terhadap judicial review Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air telah disesuai dengan apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi; (2) Bahwa secara prinsip tidak terdapat hambatan dalam pengelolaan sumber daya air di wilayah eks Karesidenan Surakarta setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terhadap judicial review Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air. | ||
| 650 | 0 | $a Hukum lingkungan | |
| 650 | 0 | $a Sumber Daya Air |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :