Judul | Hukum Perburuhan : Konsepsi, Sejarah dan Jaminan Konstitusional / Ikhwan Fahrojih |
Pengarang | Ikhwan Fahrojih |
EDISI | Cet. 1 |
Penerbitan | Malang : Setara Press, 2016 |
Deskripsi Fisik | xii, 126 hlm.; 21 cm ;21 cm |
ISBN | 9786021642696 |
Subjek | Ketenagakerjaan -- Undang-undang dan peraturan |
Abstrak | Era Reformasi, yang ditandai lengsernya rezim Soeharto, mengawali babak baru tentang Indonesia yang lebih berciri negara hukum modern yakni negara yang melindungi hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan, pemerintahan berdasar pada undang-undang dan peradilan konstitusi. Pun dalam perlindungan tenaga kerja, pemerintah dan DPR mewujudkannya dengan diundangkannya UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja dan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Semua itu untuk melindungi buruh dari eksploitasi tenaga pekerja oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, dan sebagai pengakuan atas hak dan kewajiban pekerja. Buku ini termasuk buku pengantar hukum perburuhan yang cukup lengkap. Penulis memulainya dari pembahasan tentang konsepsi dasar hukum perburuhan, kedudukan hukum perburuhan dalam sistem hukum Indonesia, politik hukum perburuhan di era reformasi. Kemudian mengupas tuntas perlindungan hukum hak-hak buruh dalam peraturan perundang-undangan sampai pada pelaksanaan jaminan perlindungan hukum hak-hak buruh berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 dan terakhir rekomendasi perbaikan kebiijakan perburuhan. Sehingga buku ini sangat layak untuk dibaca oleh para dosen, mahasiswa ataupun pegiat sosial yang memiliki konsentrsi terhadap isu-isu perburuhan. |
Catatan | hlm. 122-125 |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000025489 | 344.01 IKH h | Dapat dipinjam | Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI | Tersedia
pesan |
00000025490 | 344.01/FAH/H | Dapat dipinjam | Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI | Tersedia
pesan |
00000025491 | 344.01/FAH/H | Dapat dipinjam | Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI | Tersedia
pesan |
00000025488 | 344.01 IKH h | Dapat dipinjam | Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000009513 | ||
005 | 20221102091949 | ||
008 | 221102################|##########|#ind## | ||
020 | # | # | $a 9786021642696 |
035 | # | # | $a 0010-0520009513 |
041 | $a ind | ||
082 | # | # | $a 344.01 |
084 | # | # | $a 344.01 IKH h |
100 | 0 | # | $a Ikhwan Fahrojih |
245 | 1 | # | $a Hukum Perburuhan : $b Konsepsi, Sejarah dan Jaminan Konstitusional /$c Ikhwan Fahrojih |
250 | # | # | $a Cet. 1 |
260 | # | # | $a Malang :$b Setara Press,$c 2016 |
300 | # | # | $a xii, 126 hlm.; 21 cm ; $c 21 cm |
504 | # | # | $a hlm. 122-125 |
520 | # | # | $a Era Reformasi, yang ditandai lengsernya rezim Soeharto, mengawali babak baru tentang Indonesia yang lebih berciri negara hukum modern yakni negara yang melindungi hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan, pemerintahan berdasar pada undang-undang dan peradilan konstitusi. Pun dalam perlindungan tenaga kerja, pemerintah dan DPR mewujudkannya dengan diundangkannya UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja dan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Semua itu untuk melindungi buruh dari eksploitasi tenaga pekerja oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, dan sebagai pengakuan atas hak dan kewajiban pekerja. Buku ini termasuk buku pengantar hukum perburuhan yang cukup lengkap. Penulis memulainya dari pembahasan tentang konsepsi dasar hukum perburuhan, kedudukan hukum perburuhan dalam sistem hukum Indonesia, politik hukum perburuhan di era reformasi. Kemudian mengupas tuntas perlindungan hukum hak-hak buruh dalam peraturan perundang-undangan sampai pada pelaksanaan jaminan perlindungan hukum hak-hak buruh berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 dan terakhir rekomendasi perbaikan kebiijakan perburuhan. Sehingga buku ini sangat layak untuk dibaca oleh para dosen, mahasiswa ataupun pegiat sosial yang memiliki konsentrsi terhadap isu-isu perburuhan. |
650 | 4 | $a Ketenagakerjaan -- Undang-undang dan peraturan | |
990 | # | # | $a 25488/MKRI-P/II-2017 |
990 | # | # | $a 25488/MKRI-P/II-2017 |
990 | # | # | $a 25488/MKRI-P/II-2017 |
990 | # | # | $a 25489/MKRI-P/II-2017 |
990 | # | # | $a 25489/MKRI-P/II-2017 |
990 | # | # | $a 25489/MKRI-P/II-2017 |
990 | # | # | $a 25490/MKRI-P/II-2017 |
990 | # | # | $a 25490/MKRI-P/II-2017 |
990 | # | # | $a 25490/MKRI-P/II-2017 |
990 | # | # | $a 25491/MKRI-P/II-2017 |
990 | # | # | $a 25491/MKRI-P/II-2017 |
990 | # | # | $a 25491/MKRI-P/II-2017 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :