Konsep negara hukum kesejahteraan modern yang mendasarkan pada kontrak sosial yang bersifat individualistik dan liberal telah gagal untuk mengantarkan umat manusia ke arah terwujudnya keadilan, kedamain, dan kesejahteraan yang diperjuangkan hanya bersifat material sehingga manusia senantiasa menjadi objek dari kekuatab ekonomi.
Indonesia memiliki tanggungjawab untuk mewujudkan negara hukum kesejahteraan indonesia dengan menjadikan pancasila sebagai ruh dan jiwa gerak negara ( moral – spritual ), yaitu pancasila yang bertumpu pada ketuhanan yang maha esa ( transendentl ), hubungan yang erat agama dan negara ( sosial-religius), adanya jaminan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat, dan kebebasan beragama dan menjalankan agama ( liberasi – humanisasi ) sert terwujudnya hukum yang membahagiakan.