Hukum

Konstitusi telah memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji suatu undang-undang terhadap undang-undang dasar yang putusannya final. Pembentuk undang-undang, sebagai sebuah lembaga politik yang menciptakan undang-undang, tidak selalu berusaha mentaati putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. dalam beberapa proses pembentukan undang-undang, parlemen ternyata beberapa kali telah memuat norma undang-undang yang sebetulnya telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Namun, ketika norma dimaksud diajukan kembali pengujiannya kepada MK, putusan MK tetap menyatakan bahwa norma itu bertentangan dengan konstitusi. Sampai kini, belum ada putusan MK yang bertolak belakang dengan putusan sebelumnya, dalam kasus pemuatan kembali norma undang-undang yang telah dibatalkan MKRI.

Walaupun demikian, dalam kasus berbeda Putusan MK RI ternyata dapat berubah daripada putusan sebelumnya, misalnya saja mengenai kewenangan sengketa hasil dalam pemilukada, berdasarkan interpretasi atas makna pemilihan umum.