Detail Katalog

ID: 10492
Cover Reformasi tata kepemerintahan :  menyiapkan aparatur negara untuk mendukung demokratisasi politik dan ekonomi terbuka / Sofian Effendi

Reformasi tata kepemerintahan : menyiapkan aparatur negara untuk mendukung demokratisasi politik dan ekonomi terbuka / Sofian Effendi

Edisi: Cet.2

Pengarang:
Sofian Effendi
Penerbit:
Gadjah Mada University Press,
Tempat Terbit:
Yogyakarta :
Tahun Terbit:
2012
Bahasa:
ind
Subjek
Birokrasi
Deskripsi Fisik:
xii, 202 hlm. ; 23 cm
ISBN:
9794207209
Nomor Panggil:
320 SOF r
Control Number:
INLIS000000000010420
BIB ID:
0010-0122000154
Catatan
Amandemen UUD telah merombak secara total dasar-dasar desentralisasi pemerintahan negara. Otonomi daerah yang lebih menitikberatkan pada kabupaten dan kota telah menetapkan propinsi dalam posisi serba ”tanggung”, karena tidak memiliki kewenangan koordinasi dan pengawasan yang efektif terhadap daerah otonom yang berada dalam wilayahnya. Buku ini adalah sumbangan penulis dalam diskusi publik tentang masa depan administrasi publik, aparatur negara, dan tata kepemerintahan Indonesia untuk melaksanakan pembangunan bangsa menuju kehidupan politik yang lebih demokratis dan kehidupan ekonomi yang lebih terbuka dan berkeadilan sosial.
Status
Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional
Informasi Eksemplar & Metadata
Nomor Barcode Nomor Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
00000026830 320 SOF r Dapat dipinjam Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
Format MARC21 - Total 16 field
Tag Ind1 Ind2 Nilai Urutan
001 _ _ INLIS000000000010420 1
005 _ _ 20221020084224 2
035 # # $a 0010-0122000154 3
007 _ _ ta 4
008 _ _ 221020################g##########0#ind## 5
020 # # $a 9794207209 6
082 # # $a 320 7
084 # # $a 320 SOF r 8
100 _ # $a Sofian Effendi 9
245 1 # $a Reformasi tata kepemerintahan : $b menyiapkan aparatur negara untuk mendukung demokratisasi politik dan ekonomi terbuka /$c Sofian Effendi 10
250 # # $a Cet.2 11
260 # # $a Yogyakarta :$b Gadjah Mada University Press,$c 2012 12
300 # # $a xii, 202 hlm. ; $c 23 cm 13
520 # # $a Amandemen UUD telah merombak secara total dasar-dasar desentralisasi pemerintahan negara. Otonomi daerah yang lebih menitikberatkan pada kabupaten dan kota telah menetapkan propinsi dalam posisi serba ”tanggung”, karena tidak memiliki kewenangan koordinasi dan pengawasan yang efektif terhadap daerah otonom yang berada dalam wilayahnya. Buku ini adalah sumbangan penulis dalam diskusi publik tentang masa depan administrasi publik, aparatur negara, dan tata kepemerintahan Indonesia untuk melaksanakan pembangunan bangsa menuju kehidupan politik yang lebih demokratis dan kehidupan ekonomi yang lebih terbuka dan berkeadilan sosial. 14
600 # 4 $a Birokrasi 15
990 # # $a 26830/MKRI-P/XII-2021 16
Penjelasan Field MARC21:
  • 001: Control Number
  • 005: Date and Time of Latest Transaction
  • 020: ISBN
  • 100: Main Entry - Personal Name
  • 245: Title Statement
  • 250: Edition Statement
  • 260: Publication Information
  • 300: Physical Description
  • 650: Subject
  • 700: Added Entry - Personal Name
Informasi Katalog

Ditambahkan: 24 Jan 2022
Export