Detail Katalog

ID: 10587
Cover Hak Politik Mantan Narapidana untuk Dipilih dalam Pemilihan Kepala Daerah / Agusniwan Etra

Hak Politik Mantan Narapidana untuk Dipilih dalam Pemilihan Kepala Daerah / Agusniwan Etra

Edisi: ed. 1, cet.1

Pengarang:
Agusniwan Etra
Penerbit:
Rajawali Pers,
Tempat Terbit:
Depok :
Tahun Terbit:
2021
Bahasa:
ind
Subjek
Hak Politik
Deskripsi Fisik:
xvi, 242 hlm ; 23 cm
ISBN:
978-623-372-111-0
Nomor Panggil:
323.5 AGU h
Control Number:
INLIS000000000010509
BIB ID:
0010-0522000046
Catatan
Buku ini mengelaborasi perkembangan pembatasan hak pilih mantan narapidana dalam mengikuti kontestasi pemilihan umum di mana Mahkamah Konstitusi telah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang berkaitan dengan pembatasan hak mantan narapidana yang diatur norma syarat "tidak pernah dijatuhi pidana penjara" sebanyak 13 kali. Perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi mengalami pasang surut, dehingga dapat dikatakan bahwa di kala tertentu melonggarkan, menggeser terhadap hak pilih narapidana.
Status
Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional
Informasi Eksemplar & Metadata
Nomor Barcode Nomor Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
00000026912 323.5 AGU h Dapat dipinjam Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
00000026973 323.5 AGU h Dapat dipinjam Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
Format MARC21 - Total 19 field
Tag Ind1 Ind2 Nilai Urutan
001 _ _ INLIS000000000010509 1
005 _ _ 20221024112719 2
035 # # $a 0010-0522000046 3
007 _ _ ta 4
008 _ _ 221024################g##########0#ind## 5
020 # # $a 978-623-372-111-0 6
082 # # $a 323.5 7
084 # # $a 323.5 AGU h 8
100 _ # $a Agusniwan Etra 9
245 1 # $a Hak Politik Mantan Narapidana untuk Dipilih dalam Pemilihan Kepala Daerah /$c Agusniwan Etra 10
250 # # $a ed. 1, cet.1 11
260 # # $a Depok :$b Rajawali Pers,$c 2021 12
300 # # $a xvi, 242 hlm ; $c 23 cm 13
650 # 4 $a Hak Politik 14
520 # # $a Buku ini mengelaborasi perkembangan pembatasan hak pilih mantan narapidana dalam mengikuti kontestasi pemilihan umum di mana Mahkamah Konstitusi telah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang berkaitan dengan pembatasan hak mantan narapidana yang diatur norma syarat "tidak pernah dijatuhi pidana penjara" sebanyak 13 kali. Perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi mengalami pasang surut, dehingga dapat dikatakan bahwa di kala tertentu melonggarkan, menggeser terhadap hak pilih narapidana. 15
990 # # $a 26912/MKRI-P/V-2022 16
990 # # $a 26973/MKRI-P/VI-2022 17
990 # # $a 26912/MKRI-P/V-2022 18
990 # # $a 26973/MKRI-P/VI-2022 19
Penjelasan Field MARC21:
  • 001: Control Number
  • 005: Date and Time of Latest Transaction
  • 020: ISBN
  • 100: Main Entry - Personal Name
  • 245: Title Statement
  • 250: Edition Statement
  • 260: Publication Information
  • 300: Physical Description
  • 650: Subject
  • 700: Added Entry - Personal Name
Informasi Katalog

Ditambahkan: 30 May 2022
Export