Hukum Tata Negara

Penentuan kriteria kelembagaan negara merupakan syarat mutlak untuk melakukan kualifikasi komisi-komisi negara sebagai lembaga negara. Pergeseran prinsip-prisip ketatanegaraan dan pembaharuan kelembagaan negara, merupakan dasar kualifikasi dengan kriteria sumber kewenangan dan berdasarkan fungsi, wewenang dan tugas kelembagaan negara. Namun belum terdapat istilah, terminologi, dan tafsir terhadap organ-organ negara untutk melakukan pelembagaan komisi negara. Implikasinya dalam konteks hukum terhadap desain dan kriteria kelembagaan negara dalam konteks penataan sistem hukum nasional, termasuk pembentukan pola penyelesaian sengketa secara hukum. Sedangkan implikasi politik terkait dengan desain kelembagaan sebagai instrumen demokrasi dan konflik kekuasaan. Secara keseluruhan sebenarnya masalah utama di dalam sistem ketatanegaraan RI terdapat pada tidak ada acuan 'makna' dalam kehidupan bernegara. Buku ini menawarkan alternatif 'pemaknaan' kelembagaan negara dalam sistem ketatanegaraan RI.