Detail Katalog

ID: 11016
Cover Tidak Tersedia

Gambar cover belum diupload

Sengketa Kewenangan Lembaga Negara : Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen Undang-undang Dasar 1945 / Heru Widodo

Edisi: Cet. 1

Pengarang:
Heru Widodo
Penerbit:
Mazda Media,
Tempat Terbit:
Malang :
Tahun Terbit:
2021
Bahasa:
ind
Subjek
Hukum tatanegara
Deskripsi Fisik:
291. h ; 23 cm
ISBN:
9786236384008
Nomor Panggil:
342.02 HER s
Control Number:
INLIS000000000010936
BIB ID:
0010-0223000034
Catatan
Penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara di Mahkamah Konstitusi merupakan hal baru usai empat tahap perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Pergeseran dari prinsip pembagian kekuasaan menjadi pemisahan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan, menempatkan lembaga negara pada posisi yang sederajat dan saling mengendalikan satu dengan lainnya sesuai prinsip checks and balances.
Status
Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional
Informasi Eksemplar & Metadata
Nomor Barcode Nomor Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
00000027150 Dapat dipinjam Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
00000027151 Dapat dipinjam Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
00000027152 Dapat dipinjam Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
00000027153 Dapat dipinjam Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
Format MARC21 - Total 19 field
Tag Ind1 Ind2 Nilai Urutan
001 _ _ INLIS000000000010936 1
005 _ _ 20230220032542 2
035 # # $a 0010-0223000034 3
007 _ _ ta 4
008 _ _ 230220###########################0#ind## 5
020 # # $a 9786236384008 6
082 # # $a 342.02 7
084 # # $a 342.02 HER s 8
100 _ # $a Heru Widodo 9
245 1 # $a Sengketa Kewenangan Lembaga Negara : $b Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen Undang-undang Dasar 1945 /$c Heru Widodo 10
250 # # $a Cet. 1 11
260 # # $a Malang :$b Mazda Media,$c 2021 12
300 # # $a 291. h ; $c 23 cm 13
505 # # $a Penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara di Mahkamah Konstitusi merupakan hal baru usai empat tahap perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Pergeseran dari prinsip pembagian kekuasaan menjadi pemisahan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan, menempatkan lembaga negara pada posisi yang sederajat dan saling mengendalikan satu dengan lainnya sesuai prinsip checks and balances. 14
600 # 4 $a Hukum tatanegara 15
990 # # $a 27150/MKRI-P/I-2023 16
990 # # $a 27151/MKRI-P/I-2023 17
990 # # $a 27152/MKRI-P/I-2023 18
990 # # $a 27153/MKRI-P/I-2023 19
Penjelasan Field MARC21:
  • 001: Control Number
  • 005: Date and Time of Latest Transaction
  • 020: ISBN
  • 100: Main Entry - Personal Name
  • 245: Title Statement
  • 250: Edition Statement
  • 260: Publication Information
  • 300: Physical Description
  • 650: Subject
  • 700: Added Entry - Personal Name
Informasi Katalog

Ditambahkan: 13 Feb 2023
Export