Korporasi - tindak pidana

Penulisan buku mengenai politik pemidanaan korporasi ini didorong oleh kenyataan maraknya kor porasi yang terlibat korupsi, terutama di penghujung awal abad ke-20 saat memasuki era globalisa si. Salah satu faktor dampak negatif globalisasi adalah digunakannya korporasi sebagai sarana untuk melakukan kegiatan ilegal yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemerintah dalam memba ngun perekonomian nasional. Hal ini terbukti dari tindakan korporasi tertentu (corporate action) yangmelakukan tindak pidana korupsi dan telah merugikan negara sebesar 16,8 triliun rupiah Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung Ri memang telah menerbitkan peraturan khusus mengenal hukum acara peradilan korporasi sebagai subjek tindak pidana sebagai langkah awal untuk mengisi celah kekosongan hukum, tetapi masih sebatas tindakan penuntutan dan pencegahan penjatuhan hu-kuman dengan tujuan mengatasi kesenjangan hukuman Buku ini merupakan karya terkini penulis dan kelanjutan dari 4 (empat) buku sebelumnya, yaitu Teori Hukum Integratif (2012), Analisis Ekonomi Mikro tentang Hukum Pidana (2016), Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (2017), dan Moral Pancasila, Hukum, don Kekuasaan (2020). Buku yang kelima ini merupakan pemikiran penulis mengenal politik pemidanaan terhadap korporasi dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip maksimisasi (maximization), keseimbangan (equilibrium), efisiensi (efficiency), serta dampak sosial-ekonomi dari politik pemidanaan terhadap korporasi baik dari aspek teoretik maupun dari aspek empirik.