Detail Katalog

ID: 1744
Cover Makna Pemerintahan : Tinjauan dan Segi Etika dan Kepemimpinan / Muhammad Ryaas Rasyid

Makna Pemerintahan : Tinjauan dan Segi Etika dan Kepemimpinan / Muhammad Ryaas Rasyid

Edisi: cet. 5

Pengarang:
Muhammad Ryaas Rasyid
Penerbit:
Abdi Tandur,
Tempat Terbit:
Jakarta :
Tahun Terbit:
2002
Bahasa:
ind
Subjek
1. Sistem Pemerintahan Indonesia
Deskripsi Fisik:
xiv, 244p. ; 18 cm ; 18 cm
ISBN:
979 - 9331 - 02 - 1
Nomor Panggil:
321.598 MUH m
Control Number:
INLIS000000000001744
BIB ID:
0010-0520001744
Catatan
Dalam konteks pemerintahan, etika pemerintahan merupakan landasan moral bagi penyelenggaraan pemerintahan. Tugas pokok pemerintahan itu dapat diringkas jadi tiga fungsi yang hakiki yaitu pelayanan (service), pemberdayaan (empowerment) dan pembangunan (development). Keperluan sesuatu pemerintahan untuk memiliki pedoman tentang landasan etika bagi para aparaturnya berkaitan dengan sifat kekuasaan yang cenderung menyeleweng.Dan perlu dipahami etika pemerintahan tidak berdiri sendiri, penegakkannya terjalin erat denganpelaksanaan prinsip negara hukum.
Status
Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional
Informasi Eksemplar & Metadata
Nomor Barcode Nomor Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
00000005562 321.598 MUH m Dapat dipinjam Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
00000005563 321.598 MUH m Dapat dipinjam Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
00000000283 321.598 MUH m Dapat dipinjam Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
Format MARC21 - Total 27 field
Tag Ind1 Ind2 Nilai Urutan
001 _ _ INLIS000000000001744 1
005 _ _ 20221024040527 2
035 # # $a 0010-0520001744 3
008 _ _ 221024################|##########|#ind## 4
020 # # $a 979 - 9331 - 02 - 1 5
041 _ _ $a ind 6
082 # # $a 321.598 7
084 # # $a 321.598 MUH m 8
100 _ # $a Muhammad Ryaas Rasyid 9
245 1 # $a Makna Pemerintahan : Tinjauan dan Segi Etika dan Kepemimpinan /$c Muhammad Ryaas Rasyid 10
250 # # $a cet. 5 11
260 # # $a Jakarta :$b Abdi Tandur,$c 2002 12
300 # # $a xiv, 244p. ; 18 cm ; $c 18 cm 13
520 # # $a Dalam konteks pemerintahan, etika pemerintahan merupakan landasan moral bagi penyelenggaraan pemerintahan. Tugas pokok pemerintahan itu dapat diringkas jadi tiga fungsi yang hakiki yaitu pelayanan (service), pemberdayaan (empowerment) dan pembangunan (development). Keperluan sesuatu pemerintahan untuk memiliki pedoman tentang landasan etika bagi para aparaturnya berkaitan dengan sifat kekuasaan yang cenderung menyeleweng.Dan perlu dipahami etika pemerintahan tidak berdiri sendiri, penegakkannya terjalin erat denganpelaksanaan prinsip negara hukum. 14
650 _ 4 $a 1. Sistem Pemerintahan Indonesia 15
990 # # $a 05562/MKRI-P/V-2008 16
990 # # $a 05563/MKRI-P/V-2008 17
990 # # $a 00283/MKRI-P/I-2005 18
990 # # $a 05563/MKRI-P/V-2008 1
990 # # $a 05562/MKRI-P/V-2008 2
990 # # $a 00283/MKRI-P/I-2005 3
990 # # $a 05562/MKRI-P/V-2008 1
990 # # $a 05563/MKRI-P/V-2008 2
990 # # $a 00283/MKRI-P/I-2005 3
990 # # $a 00283/MKRI-P/I-2005 1
990 # # $a 05562/MKRI-P/V-2008 2
990 # # $a 05563/MKRI-P/V-2008 3
Penjelasan Field MARC21:
  • 001: Control Number
  • 005: Date and Time of Latest Transaction
  • 020: ISBN
  • 100: Main Entry - Personal Name
  • 245: Title Statement
  • 250: Edition Statement
  • 260: Publication Information
  • 300: Physical Description
  • 650: Subject
  • 700: Added Entry - Personal Name
Informasi Katalog

Ditambahkan: 22 Jul 2007
Disetujui OPAC: 08 May 2020
Export