Detail Katalog

ID: 494
Cover Dewan Perwakilan Daerah :  Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia / Edited by Janedjri M. Gaffar dkk

Dewan Perwakilan Daerah : Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia / Edited by Janedjri M. Gaffar dkk

Edisi: Cet ke -1

Pengarang:
Dewan Perwakilan Daerah ; Edited by Janedjri M. Gaffar dkk
Penerbit:
Qisthi Press,
Tempat Terbit:
Jakarta :
Tahun Terbit:
2003
Bahasa:
ind
Subjek
Hukum Tata Negara - Indonesia -- Lembaga Negara - Indonesia
Deskripsi Fisik:
vii,250p.;20 cm ; 20 cm
ISBN:
9799052238
Nomor Panggil:
352 DEW
Control Number:
INLIS000000000000494
BIB ID:
0010-0520000494
Catatan
DPD merupakan lembaga perwakilan kewilayahan/kedaerahan yang anggota-anggotanya adalah perseorangan. Tugas, fungsi dan wewenang DPD sangat terkait erat dengan memperjuangkan dan memadukan aspirasi, kepentingan, dan keberadaan wilayah-wilayah/daerah-daerah yang demikian banyak dan geragam dengan tetap menjaga dan menjunjung tinggi NKRI. Dalam buku ini dikaji secara mendalam, baik dari aspek teoritis, keilmuan, praktek ketatanegaraan, maupun semangat dan maksud serta tujuan pembentukan DPD oleh MPR. Adalah penting dalam mengkaji lebih jauh bagaimana posisi DPD yang "lemah dan terbatas" seperti diatur dalam UUD 1945 dapat diterjemahkan dalam fungsi-fungsi dan tugas-tugas yang lebih strategis secara nasional melalui peraturan perundang-undangan. Selain pengaturan melalui peraturan perundang-undangan pelembagaan hubungan kerja antara lembaga perlu dioperasionalkan dan dijamin melalui tata tertib dari lembaga-lembaga tersebut.
Status
Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional
Informasi Eksemplar & Metadata
Nomor Barcode Nomor Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
00000002055 352 DEW Dapat dipinjam Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
00000002051 352 DEW Dapat dipinjam Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
00000005670 352 DEW Dapat dipinjam Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
00000002054 352 DEW Dapat dipinjam Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
00000002058 352 DEW Dapat dipinjam Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
00000002056 352 DEW Dapat dipinjam Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
00000002053 352/DEW Dapat dipinjam Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
00000002052 352/DEW Dapat dipinjam Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
00000005353 352/DEW Dapat dipinjam Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
00000005351 352 DEW Dapat dipinjam Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
00000005350 352 DEW Dapat dipinjam Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
00000002057 352 DEW Dapat dipinjam Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
00000005349 352 DEW Dapat dipinjam Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
00000005352 352 DEW Dapat dipinjam Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
00000019405 352 DEW Dapat dipinjam Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
Format MARC21 - Total 32 field
Tag Ind1 Ind2 Nilai Urutan
001 _ _ INLIS000000000000494 1
005 _ _ 20241015021819 2
035 # # $a 0010-0520000494 3
008 _ _ 241015################|##########0#ind## 4
020 # # $a 9799052238 5
041 _ _ $a ind 6
082 # # $a 352 7
084 # # $a 352 DEW 8
100 _ # $a Dewan Perwakilan Daerah 9
245 1 # $a Dewan Perwakilan Daerah : $b Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia /$c Edited by Janedjri M. Gaffar dkk 10
250 # # $a Cet ke -1 11
260 # # $a Jakarta :$b Qisthi Press,$c 2003 12
300 # # $a vii,250p.;20 cm ; $c 20 cm 13
520 # # $a DPD merupakan lembaga perwakilan kewilayahan/kedaerahan yang anggota-anggotanya adalah perseorangan. Tugas, fungsi dan wewenang DPD sangat terkait erat dengan memperjuangkan dan memadukan aspirasi, kepentingan, dan keberadaan wilayah-wilayah/daerah-daerah yang demikian banyak dan geragam dengan tetap menjaga dan menjunjung tinggi NKRI. Dalam buku ini dikaji secara mendalam, baik dari aspek teoritis, keilmuan, praktek ketatanegaraan, maupun semangat dan maksud serta tujuan pembentukan DPD oleh MPR. Adalah penting dalam mengkaji lebih jauh bagaimana posisi DPD yang "lemah dan terbatas" seperti diatur dalam UUD 1945 dapat diterjemahkan dalam fungsi-fungsi dan tugas-tugas yang lebih strategis secara nasional melalui peraturan perundang-undangan. Selain pengaturan melalui peraturan perundang-undangan pelembagaan hubungan kerja antara lembaga perlu dioperasionalkan dan dijamin melalui tata tertib dari lembaga-lembaga tersebut. 14
650 _ 4 $a Hukum Tata Negara - Indonesia 15
650 _ 4 $a Lembaga Negara - Indonesia 16
700 _ # $a Edited by Janedjri M. Gaffar dkk 17
990 # # $a 02055/MKRI-P/III-2005 18
990 # # $a 02051/MKRI-P/III-2005 19
990 # # $a 05670/MKRI-P/VII-2008 20
990 # # $a 02054/MKRI-P/III-2005 21
990 # # $a 02058/MKRI-P/III-2005 22
990 # # $a 02056/MKRI-P/III-2005 23
990 # # $a 02053/MKRI-P/III-2005 24
990 # # $a 02052/MKRI-P/III-2005 25
990 # # $a 05353/MKRI-P/IV-2008 26
990 # # $a 05351/MKRI-P/IV-2008 27
990 # # $a 05350/MKRI-P/IV-2008 28
990 # # $a 02057/MKRI-P/III-2005 29
990 # # $a 05349/MKRI-P/IV-2008 30
990 # # $a 05352/MKRI-P/IV-2008 31
990 # # $a 19405/MKRI-P/X-2010 32
Penjelasan Field MARC21:
  • 001: Control Number
  • 005: Date and Time of Latest Transaction
  • 020: ISBN
  • 100: Main Entry - Personal Name
  • 245: Title Statement
  • 250: Edition Statement
  • 260: Publication Information
  • 300: Physical Description
  • 650: Subject
  • 700: Added Entry - Personal Name
Informasi Katalog

Ditambahkan: 02 Apr 2008
Disetujui OPAC: 08 May 2020
Export