Hukum Koperasi

Indeks : p.349-353 ; p.355-363 ; Diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas di mana permasalahan merger telah diatur secara khusus yang kemudian ditindaklanjuti oleh Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998, pada dasarnya telah memberikan pegangan dan rambu-rambu bagi pelaku usaha yang bermaksud untuk melakukan merger, begitu pula halnya dengan pihak profesional yuang terlibat dalam proses merger. Namun demikian, pengalaman regulasi merger tersebut akan lebih komprehensif dan berhasil guna jika di bekali juga dengan pemahaman atas literatul-literatul, baik dalam maupun luar negeri yang berisikan pendapat dan pandangan para sarjana dan kalangan praktisi mengenai restrukturisasi pada umumnya dan merger pada khususnya.