Ilmu Hukum

p.323 - 326 ; Penulis mengetengahkan gambaran tentang konsep kebijakan pemerintah dalam keselarasan atara kebijakan sosial dan kebijakan kriminal,sebagai politik hukum pidana,yang diuraikan pada Bab I.Sedangkan pada Bab II,penulis akan menyajikan dimensi penegakan hukum.Dalam bagian ini digambarkan tentang dimensi pemindahan di Indonesia serta standar etika dalam penegakan hukum dengan pengguna tindakan keras dan pengunaan senjata api.Dalam Bab III,diketengahkan tentang sistem peradilan di Indonesia,baik yang meliputi kekuasaan wewenang hakim,Mahkamah Agung,Mahkamah Konstitusi,Kejaksaan,Kepolisian,serta wewenang Advokat.Dalam Bab VI,diketengahkan tentang konsep reformasi hukum,rekomendasi Komisi Hukum Nasioal dalam upaya reformasi hukum di Indonesia.Di samping itu,diketengahkan tentang kelembagaan Ombudsman,yang bertugas untuk menampung keluhan-keluhan masyarakat, serta cara penyelesaian masalah.