Detail Katalog

ID: 5276
Cover Pelanggaran Miranda Rule dalam Praktik Peradilan di Indonesia / M. Sofyan Lubis

Pelanggaran Miranda Rule dalam Praktik Peradilan di Indonesia / M. Sofyan Lubis

Edisi: Cet. 1

Pengarang:
Sofyan Lubis
Penerbit:
Jurisprudentia,
Tempat Terbit:
Yogyakarta :
Tahun Terbit:
2008
Bahasa:
ind
Subjek
Defense (Criminal procedure) - Indonesia. -- Criminal investigation - Indonesia. -- Human rights - Indonesia.
Deskripsi Fisik:
xiv, 268p.; 21 cm. ; 21 cm.
ISBN:
9789791681858
Nomor Panggil:
347.598 SOF p
Control Number:
INLIS000000000005276
BIB ID:
0010-0520005276
Catatan
Miranda Rule adalah aturan mengenai hak konstitusional dari tersangka yang meliputi hak tidak menjawab, atas pertanyaan pejabat yang bersangkutan dalam proses pidana dan hak untuk didampingi atau dihadirkan penasihat hukum sejak proses pemeriksaan di persidangan pengadilan. Miranda Rule merupakan hak konstitusional yang bersifat universal di hampir semua negara yang berdasarkan hukum. Indonesia, sebagai negara yang berdasarkan hukum, pada dasarnya juga menghormati Miranda Rule ini. Masalah penerapan Miranda Rule dalam praktik hukum pidana selama ini sangatlah riskan dalam pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia, lebih kurang hampir 90 % perkara yang termasuk kategori yang disyaratkan pasal 56 ayat(1) KUHAP, tersangkanya disidik tanpa didampingi penasihat hukum.
Status
Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional
Informasi Eksemplar & Metadata
Nomor Barcode Nomor Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
00000008430 347.598 SOF p Dapat dipinjam Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
00000008429 347.598 SOF p Dapat dipinjam Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
Format MARC21 - Total 23 field
Tag Ind1 Ind2 Nilai Urutan
001 _ _ INLIS000000000005276 1
005 _ _ 20221109081217 2
035 # # $a 0010-0520005276 3
008 _ _ 221109################|##########|#ind## 4
020 # # $a 9789791681858 5
041 _ _ $a ind 6
082 # # $a 347.598 7
084 # # $a 347.598 SOF p 8
100 _ # $a Sofyan Lubis 9
245 1 # $a Pelanggaran Miranda Rule dalam Praktik Peradilan di Indonesia /$c M. Sofyan Lubis 10
250 # # $a Cet. 1 11
260 # # $a Yogyakarta :$b Jurisprudentia,$c 2008 12
300 # # $a xiv, 268p.; 21 cm. ; $c 21 cm. 13
520 # # $a Miranda Rule adalah aturan mengenai hak konstitusional dari tersangka yang meliputi hak tidak menjawab, atas pertanyaan pejabat yang bersangkutan dalam proses pidana dan hak untuk didampingi atau dihadirkan penasihat hukum sejak proses pemeriksaan di persidangan pengadilan. Miranda Rule merupakan hak konstitusional yang bersifat universal di hampir semua negara yang berdasarkan hukum. Indonesia, sebagai negara yang berdasarkan hukum, pada dasarnya juga menghormati Miranda Rule ini. Masalah penerapan Miranda Rule dalam praktik hukum pidana selama ini sangatlah riskan dalam pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia, lebih kurang hampir 90 % perkara yang termasuk kategori yang disyaratkan pasal 56 ayat(1) KUHAP, tersangkanya disidik tanpa didampingi penasihat hukum. 14
650 _ 4 $a Defense (Criminal procedure) - Indonesia. 15
650 _ 4 $a Criminal investigation - Indonesia. 16
650 _ 4 $a Human rights - Indonesia. 17
990 # # $a 08430/MKRI-P/XII-2008 18
990 # # $a 08429/MKRI-P/XII-2008 19
990 # # $a 08429/MKRI-P/XII-2008 20
990 # # $a 08430/MKRI-P/XII-2008 21
990 # # $a 08430/MKRI-P/XII-2008 22
990 # # $a 08429/MKRI-P/XII-2008 23
Penjelasan Field MARC21:
  • 001: Control Number
  • 005: Date and Time of Latest Transaction
  • 020: ISBN
  • 100: Main Entry - Personal Name
  • 245: Title Statement
  • 250: Edition Statement
  • 260: Publication Information
  • 300: Physical Description
  • 650: Subject
  • 700: Added Entry - Personal Name
Informasi Katalog

Ditambahkan: 30 Jan 2009
Disetujui OPAC: 08 May 2020
Export