Detail Katalog

ID: 58

Cover Tidak Tersedia

Gambar cover belum diupload

Penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 33 UUD 1945: studi atas putusan-putusan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang pengelolaan sumber daya air, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 201 t

Pengarang:
Kuntana Magnar; Inna Junaenah; Giri Ahmad Taufik

Penerbit:
Universitas Padjadjaran

Tempat Terbit:
Bandung

Tahun Terbit:
2007

Bahasa:
ind

Subjek

Sumber air -- Tambang dan sumber pertambangan -- Tenaga listrik

Deskripsi Fisik:
vii, 123 hlm. ; 30 cm

ISBN:
212962011

Nomor Panggil:
346.046/MAG/P

Control Number:
INLIS000000000000058

BIB ID:
0010-0520000058

Catatan

Kerja sama Mahkamah Konstitusi dengan Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Status

Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional

Informasi Eksemplar & Metadata

Nomor Barcode	Nomor Panggil	Akses	Lokasi	Ketersediaan
`00000021296`	`346.046/MAG/P`	Dapat dipinjam	Mahkamah Konstitusi RI	Tersedia

Format MARC21 - Total 20 field

Tag	Ind1	Ind2	Nilai	Urutan
001	`_`	`_`	INLIS000000000000058	1
005	`_`	`_`	20200508200644	2
008	`_`	`_`	200508\|\|\|\|\|\|\|\|\| \| \|\|\| \|\|\|\| \|\|ind\|\|	3
020	`_`	`_`	$a 212962011	4
035	`_`	`_`	0010-0520000058	5
041	`_`	`_`	$a ind	6
082	`_`	`_`	$a 346.046	7
084	`_`	`_`	$a 346.046/MAG/P	8
100	`_`	`_`	$a Kuntana Magnar	9
700	`_`	`_`	$a Inna Junaenah	10
700	`_`	`_`	$a Giri Ahmad Taufik	11
245	`_`	`_`	$a Penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 33 UUD 1945: studi atas putusan-putusan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang pengelolaan sumber daya air, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 201 t	12
260	`_`	`_`	$a Bandung $b Universitas Padjadjaran $c 2007	13
300	`_`	`_`	$a vii, 123 hlm. ; 30 cm$c 30 cm	14
500	`_`	`_`	$a Kerja sama Mahkamah Konstitusi dengan Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran	15
504	`_`	`_`	$a hlm. 120 - 123	16
520	`_`	`_`	$a Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan pengujian UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang pengelolaan sumber daya air, UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak bumi dan gas alam, UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang ketenagalistrikan menimbulkan kontroversi. Putusan-putusan tersebut memberikan penafsiran berbeda terhadap Pasal 33 UUD 1945, yang kemungkinan besar memberikan implikasi terhadap kebijakan pembangunan ekonomi Indonesia pada masa mendatang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 33 UUD 1945 dan implikasinya terhadap kebijakan pembangunan ekonomi Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode doctrinal-normologik dengan jenis penelitian hukum in concreto. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara, sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara, cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dan sumber daya alam, diletakkan dalam wilayah hukum publik bukan privat. Konsekuensi yang timbul adalah diaturnya hak penguasaan oleh negara sebagai representasi kolektif masyarakat Indonesia.	17
650	`_`	`_`	$a Sumber air	18
650	`_`	`_`	$a Tambang dan sumber pertambangan	19
650	`_`	`_`	$a Tenaga listrik	20

Penjelasan Field MARC21:

001: Control Number
005: Date and Time of Latest Transaction
020: ISBN
100: Main Entry - Personal Name
245: Title Statement

250: Edition Statement
260: Publication Information
300: Physical Description
650: Subject
700: Added Entry - Personal Name

Aksi Cepat

Cari Lagi Browse Katalog

Informasi Katalog

Ditambahkan: 29 Apr 2016
Disetujui OPAC: 08 May 2020

Pencarian Terkait

Karya Kuntana Magnar; Inna Junaenah; Giri Ahmad Taufik Dari Universitas Padjadjaran Subjek: Sumber air -- Tamban... Tahun 2007