1. Gerakan Mahasiswa -- 2. Militer

Pada awalnya, di mata mahasiswa generasi 1970-an, sebagaiman generasi mahasiswa 1966, kekuatan militer adalah pilar bangsa dan negara sejalan dengan garis sejarah kelahiran TNI dari kandungan rakyat pada masa-masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tapi ternyata setelah tiba pada pusat kekuasaan, dalam tubuh tentara terjadi penurunan kualitas idealisme. Menghadapi kenyataan bahwa kekuasaan yang didominasi tentara lebih mengutamakan mengambil kekuasaan untuk dirinya sendiri dari pada untuk kepentingan bangsa dan negara, serta terjadinya beberapa peristiwa antara lain peristiwa 6 Oktober 1970 yang menunjukan meningkatnya sikap otoriter kalangan penguasa, maka mahasiswa bangkit melakukan perlawanan terhadap militer otoriter itu. Bangkit mengumandakan kesadaran hak-hak sipil, sesuatu yang untuk pertama kali dicetuskan terbuka saat itu. Namun betapa pun kritisnya, garakan-garakan mahasiswa Bandung 1970-an pada hakikatnya masih ada dalam batas gerakan moral. Apa yang mereka lakukan dengan gerakan-garakan kritis mereka, tetap dalam lingkup keikutsertaan dan kontribusi moral memperbaiki keadaan negara dengan melakukan pressure agar kekuasaan negara dijalankan dengan baik oleh siapapun yang memegang kekuasaan itu. Tidak ada negara tanpa kekuasaan. Tetapi, kekuasaan negara harus dijalankan sebagaimana harusnya menurut batasan-batasan hukum dan konstitusi, dalam lingkup supremasi sipil yang menjadi syarat demokrasi. Supermasi sipil itu pada sisi lain tentu bukan pula berarti dikotomi sipil militer. Supermasi sipil di Indonesia masih memberi tempat bagi peranan militer. Tentara bisa masuk dalam ruang civil society, tetapi bukan sebagai institusi. Tidak juga dengan posisi istimewa dengan alasan sejarah kelahirannya sekali pun. Jika tentara masuk ke ruang civil society dengan seragam dan senjata di tangan separti yang mereka lakukan selama ini, hanya itu adalah militerisme yang jalas mesti ditolak. Untuk masuk ke ruang-ruang sipil, tentara harus masuk dengan ketokohan dan kualifikasi tertentu, dalam suatu sinergi yang berkualitas dengan kaum sipil dan berguna bagi penegakkan supermasi sipil. Sebaliknya, bila politisi sipil sendiri ingin turut serta membangun Indonesia yang lebih baik di masa depan mereka pun harus meninggalkan pemikiran usang tentang 'kekuasaan untuk kekuasaan' sehingga mendapat posisi dan martabatnya secara layak dalam supremasi sipil.