Korupsi (dalam politik)

p.265-473 ; permasalahan korupsi dalam era milenium ketiga ini juga semakin marak karena tidak hanya terjadi di Indonesia, namun telah menjadi masalah dunia sehingga konvensi bilateral maupun multilateral menyangkut pembahasan korupsi dirasakan semakin perlu. Dengan memperhatikan materi yang terdapat dalam konvensi, sebenarnya banyak manfaat yang dapat diperoleh apabila Indonesia melakukan kerja sama internasional dalam pemberantasan korupsi. Salah satu yang diatur didalamnya adalah ekstradisi koruptor dan pengembalian aset di luar negeri. Hal inilah yang paling penting bagi Indonesia karena banyak koruptor indonesia yang melarikan diri ke luar negeri. Dalam buku ini dibahas mengenai pengertian korupsi, sebab dan akibat korupsi, sejarah perundang-undangan korupsi di Indonesia, perbandingan UU No 3 tahun 1971 dengan undang-undang No. 31 tahun 1999 yang dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001. Rumusan detik dalam UUPTPK, termasuk yurisprudensi, juga diuraikan dalam bukun ini untuk memberikan pengertian yang lebih luas tentang perbuatan korupsi.