p.254-263 ; Ada pendirian yang mengatakan bahwa kelahiran hukum harus dipahami dari sudut legal formal, yang menekankan bahwa formalitas prosedural pembentukan hukum menjadi unsur fundamental dalam menilai legalitas hukum. Hukum hanya diakui ada dalam peraturan perundang-undangan formal yang dibuat oleh lembaga legislatif, hukum bersifat konservatif dan kedudukan hakim dalam menegakkan hukum hanyalah sebagai corong atau juru bicara undang-undang yang tidak memiliki kewenangan untuk menafsir redaksional rumusan undang-undang. Tesis tersebut ditentang keras oleh aliran sociological yurisprudence yang berpendirian sebaliknya bahwa hukum harus dipahami sebagai hukum yang lahir dan berkembang seiring dengan tahap perkembangan, kecerdasan, kemajuan, dan kebudayaan masyarakat yang telah diterima dan terpelihara dalam tataran kehidupan masyarakat, karena sesungguhnya hukum itu lahir dibidani dan dibesarkan oleh masyarakat itu sendiri law is an invention of people.Oleh karena itu, eksistensi hukum tidak boleh terikat dan tidak boleh terbatas pada rumusan-rumusan yang gersang dari nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Kedudukan hakim harus ditempatkan sebagai makhluk yang hidup dan dinamis yang memiliki kemampuan untuk menggali dan memahami hukum sesuai dengan perubahan dan perkembangannya, dan hakim harus dipandang legal untuk menerapkan hukum contra legem. Kedua tesis tersebut, dalam tataran praktik di lapangan dapat dikawinkan sehingga wacana baru yang disebut harmonisasi hukum dengan mengambil jalan moderat yang melahirkan pandangan bahwa dalam kasus-kasus tertentu, hukum dapat menerima perubahan-perubahan yang secara kasatmata telah melahirkan warna hukum lain yang tidak sama persis dengan rumusan hukum tertulisnya.