Korupsi (Dalam Politik) - Aspek Hukum -- Komisi Pemberantasan Korupsi

p. 549 - 553 ; Buku yang berkualitas ini memaparkan identifikasi tindak pidana korupsi; kajian yuridis normati Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001versi undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Tindak pidana korupsi tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa, tetapi telah menjadi kejahatan luar biasa, sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak bisa hanya dilakukan dengan cara biasa, namun dituntut cara-cara yang luar biasa. Cara konvensional terbukti tidak efektif, diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas (super body), independen serta bebas dari kekuasaan manapun, yang pelaksanaanya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional, dan berkesinambungan.