Bangkrut -- Arbitrasi (Hukum acara perdata)

p.341-349 ; Buku ini mencoba menghadirkan kajian komprehensif tentang penyelesaian sengketa kepailitan di Indonesia yang berklausul arbitrase, didasari oleh timbulnya konflik norma akibat ketidakjelasan ketentuan dalam UU kepailitan no.4 tahun 1998 dan UU arbitrase no.30 tahun 1999. Buku ini memfokuskan pada berbagai hal umum yang berkaitan dengan arbitrase dan kepailitan, kemudian diikuti dengan kajian mendalam tentang dasar kewenangan penyelesaian sengketa kepailitan dan penyelesaian sengketa kepailitan dengan klausul arbitrase dilihat dari keberlakuan asas pacta sunt servanda. Rangkaian pembahasan ditutup dengan kesimpulan bahasan dan beberapa rekomendasi yang berkaitan dengan konflik kewenangan yang timbul dalam penyelesaian pailit dengan klausul arbitrase.