Detail Katalog

ID: 7352
Cover Undang-Undang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana: UU RI No.1 Th.2006

Undang-Undang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana: UU RI No.1 Th.2006

Pengarang:
Dihimpun oleh Redaksi Sinar Grafika
Penerbit:
Djambatan
Tempat Terbit:
Jakarta
Tahun Terbit:
2006
Bahasa:
ind
Subjek
Hukum Pidana-Undang-undang dan peraturan -- Hukum-Kerjasama internasional
Deskripsi Fisik:
viii,62p.;21 cm.
ISBN:
9789793421525
Nomor Panggil:
345/GRA/U
Control Number:
INLIS000000000007352
BIB ID:
0010-0520007352
Status
Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional
Informasi Eksemplar & Metadata
Nomor Barcode Nomor Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
00000014796 345/GRA/U Dapat dipinjam Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
00000014797 345/GRA/U Dapat dipinjam Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
00000014799 345/GRA/U Dapat dipinjam Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
00000014798 345/GRA/U Dapat dipinjam Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
Format MARC21 - Total 15 field
Tag Ind1 Ind2 Nilai Urutan
001 _ _ INLIS000000000007352 1
005 _ _ 20200508203933 2
008 _ _ 200508||||||||| | ||| |||| ||ind|| 3
020 _ _ $a 9789793421525 4
035 _ _ 0010-0520007352 5
041 _ _ $a ind 6
082 _ _ $a 345 7
084 _ _ $a 345/GRA/U 8
100 _ _ $a Dihimpun oleh Redaksi Sinar Grafika 9
245 _ _ $a Undang-Undang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana: UU RI No.1 Th.2006 10
260 _ _ $a Jakarta $b Djambatan $c 2006 11
300 _ _ $a viii,62p.;21 cm.$c 21 cm. 12
520 _ _ $a "Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tindak pidana yang terjadi saat ini telah berkembang pesat, sifatnya telah menjadi lintas batas negara (interboundary), canggih (sophisticated), terorganisasi (organized), dan beragam (varied), seperti money laundering, illegal fishing, terrorism, penggelapan uang hasil transaksi narkoba, pajak, korupsi, dan lain-lain. Untuk memberantas kejahatan tersebut, tak pelak lagi dibutuhkan kerja sama atau koordinasi yang padu dengan negara lain, terutama negara yang kerap dijadikan tempat pelarian oleh para pelaku kejahatan. Melihat, fenomena diatas, sudah tepat kiranya diundangkan sebuah undang-undang nasional yang memberikan landasan hukum yang kuat guna mengatur mengenai bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Undang-undang ini sangat dibutuhkan sebagai pedoman bagi aparat yang berwenang dalam meminta dan/atau memberikan bantuan timbal balik dalam masalah pidana, serta membuat perjanjian dengan negara asing." 13
650 _ _ $a Hukum Pidana-Undang-undang dan peraturan 14
650 _ _ $a Hukum-Kerjasama internasional 15
Penjelasan Field MARC21:
  • 001: Control Number
  • 005: Date and Time of Latest Transaction
  • 020: ISBN
  • 100: Main Entry - Personal Name
  • 245: Title Statement
  • 250: Edition Statement
  • 260: Publication Information
  • 300: Physical Description
  • 650: Subject
  • 700: Added Entry - Personal Name
Informasi Katalog

Ditambahkan: 10 Dec 2009
Disetujui OPAC: 08 May 2020
Export