Detail Katalog

ID: 7583
Cover Undang-Undang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (UU RI No.1 Th.2006)

Undang-Undang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (UU RI No.1 Th.2006)

Edisi: Cet.1

Pengarang:
Redaksi Sinar Grafika
Penerbit:
Alumni
Tempat Terbit:
Jakarta
Tahun Terbit:
2006
Bahasa:
ind
Subjek
Hukum Acara Pidana -Undang-undang
Deskripsi Fisik:
viii,62p.; 20,5 cm
ISBN:
9793421525
Nomor Panggil:
345.05/XXX/U
Control Number:
INLIS000000000007583
BIB ID:
0010-0520007583
Status
Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional
Informasi Eksemplar & Metadata
Nomor Barcode Nomor Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
00000007873 345.05/XXX/U Dapat dipinjam Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
00000007874 345.05/XXX/U Tandon Perpustakaan RPH Tandon
Format MARC21 - Total 15 field
Tag Ind1 Ind2 Nilai Urutan
001 _ _ INLIS000000000007583 1
005 _ _ 20200508204030 2
008 _ _ 200508||||||||| | ||| |||| ||ind|| 3
020 _ _ $a 9793421525 4
035 _ _ 0010-0520007583 5
041 _ _ $a ind 6
082 _ _ $a 345.05 7
084 _ _ $a 345.05/XXX/U 8
100 _ _ $a Redaksi Sinar Grafika 9
245 _ _ $a Undang-Undang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (UU RI No.1 Th.2006) 10
250 _ _ $a Cet.1 11
260 _ _ $a Jakarta $b Alumni $c 2006 12
300 _ _ $a viii,62p.; 20,5 cm$c 20,5 cm 13
520 _ _ $a Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tindak pidana yang terjadi saat ini telah berkembang pesat, sifatnya telah menjadi lintas batas negara (interboundary), canggih (sophisticated), terorganisasi (organized), dan beragam (varied), seperti money laundering, illegal fishing, terrorism, penggelapan uang hasil transaksi narkoba, pajak, korupsi dan lain-lain. Untuk memberangtas kejahatan tersebut, tak pelak lagi dibutuhkan kerjasama atau koordinasi yang padu dengan negara lain, terutama negara yang kerap dijadikan tempat pelarian oleh para pelaku kejahatan. Melihat fenomena diatas, sudah tepat kiranya diundangkan sebuah undang-undang nasional yang memberikan landasan hukum yang kuat guna mengatur mengenai bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Undang-undang ini sangat dibutuhkan sebagai pedoman bagi aparat yang berwenang dalam meminta dan atau memberikan bantuan timbal balik dalam masalah pidana, serta membuat perjanjian dengan negara asing. 14
650 _ _ $a Hukum Acara Pidana -Undang-undang 15
Penjelasan Field MARC21:
  • 001: Control Number
  • 005: Date and Time of Latest Transaction
  • 020: ISBN
  • 100: Main Entry - Personal Name
  • 245: Title Statement
  • 250: Edition Statement
  • 260: Publication Information
  • 300: Physical Description
  • 650: Subject
  • 700: Added Entry - Personal Name
Informasi Katalog

Ditambahkan: 12 Nov 2008
Disetujui OPAC: 08 May 2020
Export