Land Tenure

Rekam jejak kasus Arthaloka-Negara vs Konglomerat adalah sebuah buku yang berkisah apa adanya tentang kasus Arthaloka yang penuh dengan lika-liku, selama berpuluh-puluh tahun. Dimulai dari perkara pidana, berlanjut ke perdata pertama, kedua dan ketiga, cukup melelahkan. Meskipun Departemen Keuangan sudah menang Kasasi, tapi Pengadilan Umum belum memberikan lampu hijau untuk mengembalikan tanah itu ke Arthaloka, ada apa? Kasus Arthaloka ini telah mendapat sorotan dari berbagai pihak, seperti pakar hukum, KPK, jurnalis serta pejabat Mahkamah Agung. Bayangkan, tanah hasil korupsi, telah dirampas untuk negara cq PT Taspen (Persero) dan telah disertifikatkan, tapi pihak PT MRE dapat menggugat lagi setelah bertahun-tahun putusan pengadilan diumumkan. Padahal menurut pasal 35 UU No. 3/1971, jika dalam perampasan barang-barang itu termasuk juga barang-barang pihak ketiga, maka mereka dapat mengajukan keberatan ke pengadilan. Dalam waktu tiga bulan setelah pengumuman hakim, artinya gugatan MRE itu telah lewat waktu. Tapi badan peradilan meladeni gugatan itu, disini keadaan hukum semakin semrawut, manipulasi kata-kata, serta undang-undang terjadi disini, sungguh amat mengerikan nasib supremasi hukum di negeri ini. Buku ini menarik disimak, apalagi bagi sarjana yang akan menkanjutkan pendidikan S3-nya, kasus ini dapat dijadikan pembelajaran bagi semua pihak yang berperkara: hukum yang berbicara bukan uang.