Detail Katalog

ID: 7725
Cover Tidak Tersedia

Gambar cover belum diupload

Pengujian peraturan perundang-undangan menurut Konstitusi Indonesia (Disertasi)

Pengarang:
Zainal Arifin Hoesein
Penerbit:
Universitas Indonesia
Tempat Terbit:
Jakarta
Tahun Terbit:
2005
Bahasa:
ind
Subjek
Judicial review Constitutional law -- Pengujian Undang-Undang
Deskripsi Fisik:
vi, 376 hlm; 29 cm
ISBN:
850000026X
Nomor Panggil:
347.012/HOE/p
Control Number:
INLIS000000000007725
BIB ID:
0010-0520007725
Status
Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional
Informasi Eksemplar & Metadata
Nomor Barcode Nomor Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
00000023934 347.012/HOE/p Dapat dipinjam Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
00000021196 347.012/HOE/p Dapat dipinjam Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
Format MARC21 - Total 17 field
Tag Ind1 Ind2 Nilai Urutan
001 _ _ INLIS000000000007725 1
005 _ _ 20200508204104 2
008 _ _ 200508||||||||| | ||| |||| ||ind|| 3
020 _ _ $a 850000026X 4
035 _ _ 0010-0520007725 5
041 _ _ $a ind 6
082 _ _ $a 347.012 7
084 _ _ $a 347.012/HOE/p 8
100 _ _ $a Zainal Arifin Hoesein 9
245 _ _ $a Pengujian peraturan perundang-undangan menurut Konstitusi Indonesia (Disertasi) 10
260 _ _ $a Jakarta $b Universitas Indonesia $c 2005 11
300 _ _ $a vi, 376 hlm; 29 cm$c 29 cm 12
500 _ _ $a Indeks : Hlm. 481-483 13
504 _ _ $a Hlm. 466-480 14
520 _ _ $a Pengujian peraturan perundang-undangan dalam perspektif judicial review merupakan kontrol normatif yang kewenanganya diberikan kepada lembaga kekuasaan kehakiman dimaksudkan untuk menjaga konsistensi dan harmonisasi normatif secara vertikal, agar terjaga tertib hukum, dan kepastian hukum, serta antar norma hukum dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan dapat saling menjelaskan. Pelaksanaan prinsip ini sangat dipengaruhi oleh sistem kekuasaan Negara yang dianut oleh Negara yang bersangkutan sebagaimana yang ditegaskan dalam UUD. Lembaga Negara yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan sejak diatur dalam Pasal 26 UU No.14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, dan produk hukum lainnya bervariasi, yaitu adalah Mahkamah Agung RI, MPR RI dan Mahkamah Konstitusi. 15
650 _ _ $a Judicial review; Constitutional law 16
650 _ _ $a Pengujian Undang-Undang 17
Penjelasan Field MARC21:
  • 001: Control Number
  • 005: Date and Time of Latest Transaction
  • 020: ISBN
  • 100: Main Entry - Personal Name
  • 245: Title Statement
  • 250: Edition Statement
  • 260: Publication Information
  • 300: Physical Description
  • 650: Subject
  • 700: Added Entry - Personal Name
Informasi Katalog

Ditambahkan: 28 Jan 2015
Disetujui OPAC: 08 May 2020
Export