Detail Katalog

ID: 7730

Cover Tidak Tersedia

Gambar cover belum diupload

Analisis Keputusan Preiden RI Kurun waktu Tahun 1987-1998 (Disertasi)

Pengarang:
Anna Erliyana

Penerbit:
Universitas Indonesia

Tempat Terbit:
Jakarta

Tahun Terbit:
2004

Bahasa:
ind

Subjek

Hukum Administrasi Negara -- Administrative law

Deskripsi Fisik:
xi, 275 hlm.; 27,5 cm

ISBN:
8599000055

Nomor Panggil:
342.06/ERL/a

Control Number:
INLIS000000000007730

BIB ID:
0010-0520007730

Status

Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional

Informasi Eksemplar & Metadata

Nomor Barcode	Nomor Panggil	Akses	Lokasi	Ketersediaan
`00000021171`	`342.06/ERL/a`	Dapat dipinjam	Mahkamah Konstitusi RI	Tersedia

Format MARC21 - Total 15 field

Tag	Ind1	Ind2	Nilai	Urutan
001	`_`	`_`	INLIS000000000007730	1
005	`_`	`_`	20200508204105	2
008	`_`	`_`	200508\|\|\|\|\|\|\|\|\| \| \|\|\| \|\|\|\| \|\|ind\|\|	3
020	`_`	`_`	$a 8599000055	4
035	`_`	`_`	0010-0520007730	5
041	`_`	`_`	$a ind	6
082	`_`	`_`	$a 342.06	7
084	`_`	`_`	$a 342.06/ERL/a	8
100	`_`	`_`	$a Anna Erliyana	9
245	`_`	`_`	$a Analisis Keputusan Preiden RI Kurun waktu Tahun 1987-1998 (Disertasi)	10
260	`_`	`_`	$a Jakarta $b Universitas Indonesia $c 2004	11
300	`_`	`_`	$a xi, 275 hlm.; 27,5 cm$c 27,5 cm	12
520	`_`	`_`	$a UUD 1945 Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa, “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-undang Dasar”. Ditinjau dari teori pembagian kekuasaan, yang dimaksud kekuasaan pemerintah adalah kekuasaan eksekutif. Sebagai kekuasaan eksekutif, penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan Presiden dapat dibedakan antara kekuasaan penyelenggaraan pemerintah yang bersifat umum dan khusus. Tujuan utama dari Hukum Administrasi adalah menjaga agar kewenangan pemerintah berada dalam batas-batasnya, sehingga warga masyarakat terlindung dari penyimpangan mereka, tindakan pemerintah yang tidak berdasarkan hukum sama keputusan Presiden Republik Indonesia adalah pernyataan kehendak dibidang ketata negaraan dan tata pemerintahan, yang dapat berisi penetapan dan dapat pula berisi peraturan. Walaupun ada kemungkinan cakupan keputusan Presiden lebih luas, tetap harus dibatasi pada lingkup administrasi Negara. Pembedaan antara keputusan yang bersumber dari kewenangan delegasi dengan keputusan presiden yang berdasarkan pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 penting, karena keputusan Presiden yang berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 berbentuk belead mengandung kerancuan dengan adanya kewenangan diskresi.	13
650	`_`	`_`	$a Hukum Administrasi Negara	14
650	`_`	`_`	$a Administrative law	15

Penjelasan Field MARC21:

001: Control Number
005: Date and Time of Latest Transaction
020: ISBN
100: Main Entry - Personal Name
245: Title Statement

250: Edition Statement
260: Publication Information
300: Physical Description
650: Subject
700: Added Entry - Personal Name

Aksi Cepat

Cari Lagi Browse Katalog

Informasi Katalog

Ditambahkan: 03 Feb 2015
Disetujui OPAC: 08 May 2020

Pencarian Terkait

Karya Anna Erliyana Dari Universitas Indonesia Subjek: Hukum Administrasi N... Tahun 2004